Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.790.000
Beli Rp2.670.000
IHSG 6.206,349
LQ45 631,211
Srikehati 317,836
JII 386,032
USD/IDR 17.738

JK: Kenaikan Harga BBM Bukan untuk Sengsarakan Rakyat

Doddy Rosadi | Suara.com

Selasa, 23 September 2014 | 18:14 WIB
JK: Kenaikan Harga BBM Bukan untuk Sengsarakan Rakyat
Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla di Jakarta. [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi bukan untuk mensengsarakan rakyat, namun mengalihkan belanja subsidi ke sektor-sektor produktif yang dapat memberdayakan masyarakat untuk lepas dari kemiskinan.

"Memindahkan subsidi BBM bukan berarti menyulitkan rakyat, menyengsarakan rakyat, tapi membahagiakan rakyat, mengurangi kemiskinan, subsidi itu dialihkan ke ruang yang tepat," kata Jusuf Kalla di seminar "Big Ideas: Bersama Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan" yang diselenggarakan Bank Dunia di Jakarta, Selasa, (23/9/2014).

Ketika ditanya apakah dia dan Presiden terpilih Joko Widodo sudah memutuskan akan menaikkan harga BBM untuk mengurangi belanja subsidi energi, Jusuf Kalla tidak menjawab secara tegas. Dia hanya mengatakan "Pokoknya kita akan memindahkan subsidi konsumtif ke sektor produktif." Mengenai waktu kebijakan pengalihan subsidi itu, Kalla kembali enggan menjelaskan secara rinci. "Nantilah itu," ujarnya singkat.

Untuk membantu masyarakat miskin, Kalla menekankan pemerintah akan memberikan fasilitas yang memberdayakan masyarakat sesuai dengan bidang dan potensi yang ada.

Kalla menjelaskan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah harus fokus membantu meningkatkan produksi petani dan menyediakan landasan pengetahuan produksi dengan mengakomodir hasil riset ilmiah kepada petani.

Dia mengatakan selama ini pemerintah sebenarnya memiliki anggaran untuk belanja di sektor produktif seperti infrastruktur, perikanan dan pertanian.

Dengan mengalokasikan anggaran di sektor-sektor produktif tersebut, menurut Kalla, pemerintah seharusnya dapat membantu rakyat miskin untuk memberdayakan diri sendiri untuk terlepas dari kemiskinan.

Namun, ujar dia, alokasi anggaran belanja selama ini banyak yang keliru, karena lebih banyak ditempatkan ke belanja subsidi BBM. Hal itu diperburuk dengan distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.

"Uangnya ada, tapi salah taruh. Malah dikasih untuk subsidi BBM," ujarnya.

Kalla meminta agar semua pihak memahami jika terjadi kenaikkan harga BBM subsidi pada pemerintahan mendatang, karena dia berjanji pengalihan itu menyasar sektor-sektor produktif. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Setiap Tahun, Kuota BBM Bersubsidi Selalu Jebol

Setiap Tahun, Kuota BBM Bersubsidi Selalu Jebol

Bisnis | Selasa, 23 September 2014 | 14:15 WIB

Pemerintah Harus Punya Data Valid tentang Kondisi Nelayan

Pemerintah Harus Punya Data Valid tentang Kondisi Nelayan

Bisnis | Senin, 22 September 2014 | 15:58 WIB

Pemerintah Harus Segera Tambah Kuota BBM Bersubsidi

Pemerintah Harus Segera Tambah Kuota BBM Bersubsidi

Bisnis | Jum'at, 19 September 2014 | 10:10 WIB

Produsen Otomotif Harus Diwajibkan Produksi Kendaraan non-BBM

Produsen Otomotif Harus Diwajibkan Produksi Kendaraan non-BBM

Bisnis | Kamis, 18 September 2014 | 14:00 WIB

Terkini

Purbaya Bantah Luhut, Tugas Bea Cukai Tak Diganti BUMN Ekspor PT DSI!

Purbaya Bantah Luhut, Tugas Bea Cukai Tak Diganti BUMN Ekspor PT DSI!

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 16:14 WIB

Anjlok! Rupiah Nyaris Tembus Rp17.800! Isu Domestik Sudah Tak Terbendung

Anjlok! Rupiah Nyaris Tembus Rp17.800! Isu Domestik Sudah Tak Terbendung

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 16:09 WIB

Program Vokasi Nasional Rp 2,12 T Resmi Diumumkan, Jaring Lulusan SMK dan Karyawan PHK

Program Vokasi Nasional Rp 2,12 T Resmi Diumumkan, Jaring Lulusan SMK dan Karyawan PHK

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 15:46 WIB

Aturan Ekspor Lewat Danantara Sumberdaya Indonesia Masih Abu-abu: Ternyata Tak Segampang Itu!

Aturan Ekspor Lewat Danantara Sumberdaya Indonesia Masih Abu-abu: Ternyata Tak Segampang Itu!

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 15:42 WIB

Program Magang Nasional Batch 4 Dimulai Juli 2026, Telan Anggaran Rp 4,14 Triliun

Program Magang Nasional Batch 4 Dimulai Juli 2026, Telan Anggaran Rp 4,14 Triliun

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 15:34 WIB

PHE Masih Jadi Raja Migas RI, Tapi Produksi Alamiah Terancam Turun Tajam

PHE Masih Jadi Raja Migas RI, Tapi Produksi Alamiah Terancam Turun Tajam

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 15:14 WIB

Arab Saudi Buka Lagi Keran Udang RI, Mendag: Ini Kabar Baik!

Arab Saudi Buka Lagi Keran Udang RI, Mendag: Ini Kabar Baik!

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 15:08 WIB

Hampir Semua Direksi Danantara Sumberdaya Indonesia Diisi Orang Asing

Hampir Semua Direksi Danantara Sumberdaya Indonesia Diisi Orang Asing

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 14:58 WIB

Perang AS-Iran Bikin Pertamina Kehilangan 100.000 Barel Minyak

Perang AS-Iran Bikin Pertamina Kehilangan 100.000 Barel Minyak

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 14:58 WIB

Pemerintah Resmikan Insentif Pajak ke Penulis 1,5 Persen, Tepati Janji Kampanye Prabowo

Pemerintah Resmikan Insentif Pajak ke Penulis 1,5 Persen, Tepati Janji Kampanye Prabowo

Bisnis | Selasa, 26 Mei 2026 | 14:29 WIB