Menteri Sofyan: Proyek "Giant Sea Wall" Bukan Harga Mati

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan membentuk tim untuk mengkaji kembali proyek infrastruktur tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang berlokasi di pantai utara Jakarta.

"Giant Sea Wall bukan harga mati, nanti kita libatkan ahli yang mengerti betul, bahwa proyek yang dibangun akan sustainable. Jangan baik hanya untuk 20 tahun, tapi tidak untuk seterusnya," katanya seusai rapat koordinasi membahas kelanjutan proyek Giant Sea Wall di Jakarta, Selasa (9/12/2014) malam.

Rapat tersebut ikut dihadiri oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi M Nasir, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan dan Plt Gubernur Banten Rano Karno.

Sofyan mengatakan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ini masih merupakan rencana yang mentah dan hanya fokus pada pembangunan di kawasan hilir, serta belum menyentuh permasalahan di sektor hulu.

Untuk itu, hal yang penting diupayakan adalah melakukan pembenahan di sektor hulu yaitu dengan membangun daerah resapan air berkapasitas besar, menghijaukan kawasan perbukitan, membenahi daerah aliran sungai dan membangun tanggul penyangga.

"Giant Sea Wall itu penyelesaian hilir, tapi hulu tengah kanan dan kiri, kan belum. Kami akan membentuk tim untuk melakukan review, agar bisa dilaporkan kepada Presiden dalam waktu dua bulan. Review tidak lama, yang penting tim bekerja menyiapkan kajian," kata Sofyan.

Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi M Nasir juga mengungkapkan adanya pembentukan tim untuk mengkaji kelanjutan proyek ini, terutama agar terjadi pembangunan tanggul laut raksasa yang terintegrasi mulai dari kawasan hulu hingga hilir.

Kementerian maupun instansi yang dilibatkan dalam tim antara lain Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Bappenas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten. (Antara)