Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Komite Migas Rekomendasikan Stop Impor Premium

Suwarjono

Minggu, 21 Desember 2014 | 18:48 WIB
Komite Migas Rekomendasikan Stop Impor Premium
Petugas SPBU memasang tanda

Komite Reformasi Tata Kelola Migas merekomendasikan penghentian impor RON88 (bahan bakar jenis premium) dan secara berkala menggantinya dengan impor RON92 (pertamax). "Kami merekomendasikan agar pemerintah menghentikan impor RON88 dan menggantikannya dengan impor RON92," kata Kepala Komite Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (21/12/2014).

Faisal mengatakan penghentian impor juga berlaku untuk jenis "gasoil" 0,35 persen sulfur dan menggantikannya dengan impor "gasoil" 0,25 persen sulfur. Komite juga merekomendasikan agar mengalihkan produksi kilang domestik dari bensin RON88 menjadi RON92. Dengan demikian, formula perhitungan harga patokan menjadi lebih sederhana dan sesuai dinamika pasar.

Penyederhanaan perhitungan harga patokan selama ini dinilai tidak berdasarkan pembentukan harga pasar, melainkan asumsi yang bias dan kadaluarsa. "Dengan begitu, perhitungan harga patokan lebih mencerminkan harga lewat mekanisme pasar yang betul-betul terjadi, transparan dan akuntabel serta dapat mengurangi peluang manipulasi," katanya.

Komite juga merekomendasikan besaran subsidi tetap untuk bensin jenis RON92 per liter, yang tentunya ditentukan atas pertimbangan pemerintah dan DPR RI. Selain itu, komite merekomendasikan pola penetapan harga khusus untuk transportasi publik dan angkutan barang kepentingan umum sehingga kebijakan tersebut tetap bersifat adil.

Faisal juga menyampaikan beberapa pilihan kebijakan terkait pengalihan produksi kilang domestik agar bisa seluruhnya memproduksi RON92. Pertama, melalui pembaruan kilang domestik sehingga produksi bensin RON88 bisa digantikan dengan bensin RON92 dengan masa transisi tertentu.

Kedua, pengelolaan fasilitas kilang TPPI akan diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina agar memungkinkan peningkatan yang maksimal. Ketiga, selama masa transisi, produk RON88 yang diproduksi akan dipasarkan di wilayah sekitar kilang atau diserahkan kepada kebijakan Pertamina.

Keempat, besaran subsidi per liter untuk RON88 lebih kecil dari subsidi untuk Mogas92. Kelima, fasilitas pemerintah untuk mempercepat pembaruan dan perluasan fasilitas kilang.

Kelima, harga patokan bensin RON88 yang digunakan menggunakan harga indeks pasar dengan formula perhitungan yang berlaku saat ini.

Impor premium peluang kartel

Lebih lanjut Faisal Basri mengatakan, impor bahan bakar minyak "RON88" (bensin Premium) yang dilakukan Indonesia bisa membuka peluang kartel, karena negara ini adalah satu-satunya pembeli BBM jenis tersebut di dunia.  "Ini membuka peluang terjadi kartel penjual, karena mereka punya kepentingan menghasilkan RON88 hanya untuk Indonesia," kata Faisal.

Menurut dia, Indonesia adalah satu-satunya pembeli terbesar RON88 di dunia. Namun, tidak punya kuasa apa pun atas penetapan harga transaksi minyak bursa Singapura (MOPS) untuk "Mogas92", acuan harga bensin RON88.

"Petral, yang memasok bensin RON88 ke Indonesia hanya jadi 'price taker' dalam impor bensin RON88, sehingga memungkinkan terjadinya kartel," ujarnya. Belum lagi, berdasarkan kajian komite, harga indeks pasar (HIP) yang digunakan dalam menghitung harga patokan didasarkan pada acuan yang bias.

Sementara faktor pengali untuk mendapatkan HIP bensin premium dihitung berdasarkan penetapan pada 2007 yang tidak menggambarkan kondisi saat ini. "Ini menggambarkan variabel di sini tidak riil karena bukan berdasarkan pembentukan harga di pasar. Semua berdasarkan asumsi yang sudah kadaluarsa," ucapnya, menegaskan.

Faisal menuturkan, dengan rekomendasi pihaknya untuk menghentikan impor RON88 dan secara berkala menggantinya dengan RON92 (Pertamax), akan tercipta sistem patokan harga yang transparan, sesuai mekanisme pasar dan akuntabel.

Pasalnya, BBM RON92 akan lebih murah didapatkan di pasaran dunia, yang tidak lagi menjual RON88, sehingga Indonesia bisa memilih harga yang lebih kompetitif dalam impor minyak bumi.

"Di dunia, bahkan di Asia Tenggara saja, hanya Indonesia yang masih pakai RON88. Meski yang kita impor sekarang adalah RON88, tidak menutup kemungkinan yang dikirim adalah RON92 yang harganya lebih murah. Tapi dijual ke kita lebih mahal," paparnya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Kenaikan Harga BBM Bisa Dinilai Benar, Cuma Salah 'Timing'

Kenaikan Harga BBM Bisa Dinilai Benar, Cuma Salah 'Timing'

Bisnis | Sabtu, 20 Desember 2014 | 15:50 WIB

Harga Minyak Dunia Sentuh Titik Terendah Sejak 2009

Harga Minyak Dunia Sentuh Titik Terendah Sejak 2009

Bisnis | Selasa, 16 Desember 2014 | 07:32 WIB

Harga Premium Naik, Permintaan Pertamax Naik 20 Persen

Harga Premium Naik, Permintaan Pertamax Naik 20 Persen

Bisnis | Sabtu, 06 Desember 2014 | 13:03 WIB

Sejak Harga Premium Naik, Konsumsi Pertamax Terus Meningkat

Sejak Harga Premium Naik, Konsumsi Pertamax Terus Meningkat

Bisnis | Jum'at, 05 Desember 2014 | 07:05 WIB

Pertamina Jamin Ketersediaan BBM Subsidi

Pertamina Jamin Ketersediaan BBM Subsidi

Bisnis | Kamis, 04 Desember 2014 | 03:20 WIB

Pemerintah Kaji Subsidi Tetap untuk BBM

Pemerintah Kaji Subsidi Tetap untuk BBM

Bisnis | Rabu, 03 Desember 2014 | 14:57 WIB

Pemerintah Perkirakan Subsidi BBM Sesuai APBN

Pemerintah Perkirakan Subsidi BBM Sesuai APBN

Bisnis | Selasa, 02 Desember 2014 | 04:40 WIB

Terkini

Rute Transjakarta Dialihkan Imbas Kebakaran Kemayoran, Cek Jalur Alternatifnya

Rute Transjakarta Dialihkan Imbas Kebakaran Kemayoran, Cek Jalur Alternatifnya

Bisnis | Selasa, 02 Juni 2026 | 00:11 WIB

Jangan Asal Investasi! Pahami 3 Hal Ini Sebelum Uang Anda Ludes di Pasar Berjangka

Jangan Asal Investasi! Pahami 3 Hal Ini Sebelum Uang Anda Ludes di Pasar Berjangka

Bisnis | Selasa, 02 Juni 2026 | 00:01 WIB

Perkuat PT GMM, Bulog Fokus Jaga Kepercayaan dan Kemitraan dengan Petani Tebu Blora

Perkuat PT GMM, Bulog Fokus Jaga Kepercayaan dan Kemitraan dengan Petani Tebu Blora

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 21:56 WIB

Influencer Tak Lagi Dapat PPh UMKM 0,5 Persen, Purbaya: Tak Ada Lapangan Kerja

Influencer Tak Lagi Dapat PPh UMKM 0,5 Persen, Purbaya: Tak Ada Lapangan Kerja

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 19:21 WIB

PT GMM Pastikan Penyampaian Aspirasi Petani Tebu di Blora Berjalan Tertib dan Kondusif

PT GMM Pastikan Penyampaian Aspirasi Petani Tebu di Blora Berjalan Tertib dan Kondusif

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 18:38 WIB

Profil PT MMS, Perusahaan yang Dianggap Bandel di Industri Sawit

Profil PT MMS, Perusahaan yang Dianggap Bandel di Industri Sawit

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 17:24 WIB

5 Asosiasi Pengusaha Buka Suara soal DSI, Ingatkan Risiko Ganggu Ekspor SDA RI

5 Asosiasi Pengusaha Buka Suara soal DSI, Ingatkan Risiko Ganggu Ekspor SDA RI

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 17:22 WIB

Tak Miliki Bisnis Sawit, Ini Profil PT MMSGI

Tak Miliki Bisnis Sawit, Ini Profil PT MMSGI

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 16:47 WIB

Danantara Bongkar Borok BUMN, Catat Penurunan Aset Hampir Rp100 Triliun

Danantara Bongkar Borok BUMN, Catat Penurunan Aset Hampir Rp100 Triliun

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 15:53 WIB

Jelang DSI Beroperasi, Pengusaha Kompak Minta Jaminan Kontrak Ekspor Tetap Aman

Jelang DSI Beroperasi, Pengusaha Kompak Minta Jaminan Kontrak Ekspor Tetap Aman

Bisnis | Senin, 01 Juni 2026 | 15:49 WIB