Suara.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan tidak ada lagi kawasan kumuh di Indonesia dalam 5 tahun mendatang.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah meluncurkan program penanganan nasional bagi 38.431 hektar kawasan kumuh di seluruh Indonesia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, kebutuhan anggaran untuk mengatasi daerah kumuh mencapai Rp 384 triliun, yang diambil dari APBN, APBD, swadaya masyarakat, perbankan, hibah, dan CSR perusahaan.
"Rp 384 triliun untuk 5 tahun," kata Andrinof di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (22/12/2014).
Andrinof mengungkapkan, dana tersebut dibutuhkan untuk penyediaan lahan dan pembangunan perumahan, membenahi rencana tata kota, memperluas akses pembiayaan serta menyediakan dasar terpadu sistem perkotaan.
"Pembenahan akan dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada lagi kawasan kumuh di Indonesia," ungkapnya.
Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Nugroho Tri Utomo menambahkan, penanganan kawasan kumuh juga terkait dengan kebiasaan masyarakat ke arah semangat kawasan bersih.
"Banyak sekali masalah perilaku kebiasaan dan sebagainya. Orang tinggal di wilayah kumuh bukan karena tidak mampu, tapi memilih karena ingin menghemat biaya hidup," katanya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, beberapa tahapan yang akan dilalui dalam 5 tahun diawali dengan persiapan selama 2 tahun, yang meliputi pendataan, penyusunan modul, dan pemantapan program penanganan berbasis masyarakat.
Kemudian dilakukan sinkronisasi kebijakan sebagai dasar nasional, penarikan konsultan dan fasilitator, penguatan kerja sama pemerintah pusat dan daerah, serta inisiasi dengan pihak lain.
TERPOPULER
