Kenapa Putra Papua Tak Bisa Pimpin PT Freeport Indonesia?

Doddy Rosadi

Rabu, 14 Januari 2015 | 09:24 WIB
Kenapa Putra Papua Tak Bisa Pimpin PT Freeport Indonesia?
PT Freeport Indonesia

Suara.com - Tokoh masyarakat Amungme, Mimika, Papua, Yosep Yopi Kilangin menegaskan bahwa orang Papua sangat kecewa dan menyesal dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Freeport Indonesia yang telah menunjuk Maroef Sjamsuddin sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia menggantikan Rozik B Sotjipto.

Yopi Kilangin mengatakan sejak awal masyarakat Papua menghendaki salah satu tokoh Papua akan memimpin PT Freeport Indonesia, setelah perusahaan tambang emas dan tembaga itu beroperasi selama 48 tahun di tanah adat Amungme dan Kamoro.

Namun ironisnya, kata Yopi, suara orang Papua sama sekali tidak didengar dan diperhitungkan oleh para pemegang saham, utamanya James Robert Moffet selaku pimpinan Freeport McMoRan Copper & Gold Inc dan Presiden RI Joko Widodo.

"Kami betul-betul kecewa dan sangat menyesal seakan-akan suara kami orang Papua sama sekali tidak didengarkan. Kami mempertanyakan, apa yang Moffet dan Jokowi pikirkan untuk orang Papua. Perusahaan ini sudah datang mengambil tambang, menghabiskan kami punya gunung-gunung, membuat rusak semua lingkungan, dan masyarakat terpinggirkan," katanya.

Putra almarhum Moses Kilangin, salah satu tokoh utama di balik peristiwa penandatanganan dokumen 'Januari Agreement' 1974 itu mempertanyakan apakah setelah hampir 50 tahun Freeport beroperasi di Papua tidak ada seorang pun figur setempat yang bisa memimpin Freeport.

Padahal semua posisi penting dalam pemerintahan di Papua saat ini mulai dari gubernur, bupati, wali kota dan lainnya diduduki putra-putri asli Papua.

"Apakah betul orang Papua tidak punya kemampuan. Ukurannya apa? Toh semua provinsi dan kabupaten/kota di Papua dipimpin oleh anak-anak asli. Masa tidak ada satu orang Papua pun untuk perusahaan ini," kritik Yopi Kilangin, mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009.

Ia meyakini bahwa penunjukkan Maroef Sjamsuddin, seorang purnawirawan Marsekal Muda TNI AU yang pernah menjabat Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) periode 2011-2014 itu sebagai Presdir PT Freeport Indonesia tidak lepas dari campur tangan Jokowi selaku Presiden RI.

"Saya yakin terpilihnya Pak Maroef ada pesan khusus dari Jokowi. Kalau memang demikian, mungkin Jokowi punya kepedulian terhadap orang Papua dengan cara yang lain," ujarnya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Karyawan Freeport Ditemukan Tewas Tergantung

Karyawan Freeport Ditemukan Tewas Tergantung

News | Minggu, 11 Januari 2015 | 22:54 WIB

Pemerintah Ancam Cabut Izin Ekspor PT Freeport

Pemerintah Ancam Cabut Izin Ekspor PT Freeport

Bisnis | Selasa, 23 Desember 2014 | 16:32 WIB

Sudah Saatnya Freeport Dipimpin oleh Orang Asli Papua

Sudah Saatnya Freeport Dipimpin oleh Orang Asli Papua

Bisnis | Minggu, 14 Desember 2014 | 20:25 WIB

Pekerja Freeport Bakal Mogok Kerja Satu Bulan

Pekerja Freeport Bakal Mogok Kerja Satu Bulan

News | Selasa, 28 Oktober 2014 | 03:46 WIB

Kecelakaan Tewaskan 4 Orang, Freeport Hentikan Operasional Tambang

Kecelakaan Tewaskan 4 Orang, Freeport Hentikan Operasional Tambang

Bisnis | Sabtu, 27 September 2014 | 17:17 WIB

PT Freeport Belum Lunasi Kewajiban Pajak Rp2,7 Triliun

PT Freeport Belum Lunasi Kewajiban Pajak Rp2,7 Triliun

Bisnis | Senin, 18 Agustus 2014 | 20:00 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×