Suara.com - Beragam asosiasi perikanan dan nelayan dalam rapat dengan DPR mengaku syok dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dinilai otoriter karena tidak melibatkan mereka serta diberlakukan tanpa sosialisasi.
"Kami saat ini sedang syok dengan kebijakan Ibu Menteri Susi," kata Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yussuf Solichin dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu, (21/1/2015).
Menurut Yussuf, pihaknya pada awalnya sangat bangga memiliki Menteri Kelautan dan Perikanan yang membuat gebrakan tentang "illegal fishing" (pencurian ikan).
Namun, lanjutnya, kebanggaan itu berbalik dengan sejumlah kebijakan yang mulai dikeluarkan sejak Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam jajaran Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.
Berbagai kebijakan Menteri Susi yang dikritik oleh para asosiasi perikanan adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56/2014, No 57/2014, No 58/2014, No 1/2015, dan No 2/2015.
Yussuf menegaskan, pihaknya dan juga berbagai asosiasi perikanan lainnya tidak pernah diajak berbicara dalam pembuatannya atau disosialisasikan drafnya tetapi secara tiba-tiba langsung diberlakukan di lapangan.
"Mengelola negara tidak sama dengan mengelola perusahaan. Mengelola negara tidak sama dgn mengelola warung kopi," sindir Ketum HNSI.
Padahal, ia mengingatkan bahwa di dalam negara yang demokratis seharusnya semua kebijakan harus diserap aspirasinya dan jangan tiba-tiba diberlakukan secara "sudden death" (tiba-tiba).
Menurut dia, dengan Permen KP yang telah dikeluarkan Menteri Susi selama ini dinilai tidak membuat negara melindungi nelayan dalam negeri serta juga tidak bisa mensejahterakan nelayan. "Kebijakan ini menyimpang dari falsafah negara," katanya. (Antara)
TERPOPULER
