Ekonom Sebut SBY Ikut Andil Bikin Carut Marut Sektor Migas

Siswanto, Dian Kusumo Hapsari

Jum'at, 05 Juni 2015 | 19:37 WIB
Ekonom Sebut SBY Ikut Andil Bikin Carut Marut Sektor Migas
Presiden Ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato pada Sesi I Konferensi Parlemen Asia Afrika di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Pengamat ekonomi dan politik Ichsanuddin Noordin mengatakan tata kelola minyak dan gas di Indonesia yang sangat berbelit karena masih menganut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. UU ini sekarang sedang direvisi.

Noorsy mengatakan UU tersebut lahir untuk menggantikan UU Migas Nomor 8 tahun 1971. UU Nomor 22 dinilai sebagai regulasi yang mengawali penentuan harga berdasar mekanisme pasar.

Menurutnya pergantian UU tersebut diubah oleh Susilo Bambang Yudhoyono ketika masih Presiden RI, Kuntoro Mangkusubroto, dan Purnomo Yusgiantoro.

“Tata kelola minyak dan gas di Indonesia itu berbelit karena lahirnya UU No 22 tahun 2001 yang direvisi oleh ketiga manusia itu. Carut marut di sektor minyak dan gas yang arena tiga manusia itu,” kata Noorsy saat ditemui dalam diskusi bertema Mendambakan UU Migas yang Konsitusional di Jakarta, Jumat (5/6/2015).

Noorsy menjelaskan SBY, Kuntoro Mangkusubroto, dan Purnomo Yusgiantoro melakukan revisi UU tersebut untuk menarik investor ke Indonesia. Jika UU tersebut tidak direvisi, investor tidak akan masuk ke dalam negeri.

“Mereka janjikan dalam rangka menarik investor, mereka janjikan dalam rangka meningkatkan industri perminyakan. Tapi dalam kenyataannya yang kita terima selama ini apa, adanya UU tersebut justru bikin produksi kita anjlok kan. Investor emang banyak yang masuk, tetapi perbaikan di sektor energi enggak ada,” katanya.

Mirisnya, lanjut Noorsy, di masa Pemerintahan Joko Widodo saat ini pun UU tersebut masih tetap dipertahankan dengan dalih harga keekonomian.padahal jika mengacu berdasarkan hasil putusan MK terhadap UU migas 22/2001 itu pada tahun 2005, ditegaskan bahwa tidak boleh diberlakukan harga pasar pada migas dan harus tunduk pada konstitusi.

“Padahal keputusan MK itu sudah jelas kalau pasar migas itu tidak boleh ditentukan oleh mekanisme pasar, tapi kenapa ini masih diterapkan oleh Jokowi? Kerasnya sikap pemerintah yang masih memberlakukan mekanisme pasar dengan dalih harga keekonomian, saya enggak tahu amanat apa yang mereka pegang. Padahal dalam sumpah mereka berpegang pada konstitusi," kata dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Anggota DPR Tolak SKK Migas Jadi BUMN Khusus

Anggota DPR Tolak SKK Migas Jadi BUMN Khusus

Bisnis | Jum'at, 05 Juni 2015 | 19:08 WIB

Tingkatkan Lifting Minyak, Pemerintah Kerahkan Ahli Eksplorasi

Tingkatkan Lifting Minyak, Pemerintah Kerahkan Ahli Eksplorasi

Bisnis | Rabu, 20 Mei 2015 | 20:00 WIB

Sektor Migas Sumbang 21 Persen Penerimaan Negara

Sektor Migas Sumbang 21 Persen Penerimaan Negara

Bisnis | Rabu, 20 Mei 2015 | 19:23 WIB

Izin Investasi Migas Dilimpahkan ke BKPM

Izin Investasi Migas Dilimpahkan ke BKPM

Bisnis | Rabu, 20 Mei 2015 | 17:32 WIB

Terkini

Batas Tipis Jaga Mental Health dan Hilang Empati, Kapan Self-Care Berubah Jadi Masalah?

Batas Tipis Jaga Mental Health dan Hilang Empati, Kapan Self-Care Berubah Jadi Masalah?

Your Say | Rabu, 14 Oktober 2026 | 15:56 WIB

Nasabah BRI Dapat Diskon 7% di Agoda, Klaim di Sini

Nasabah BRI Dapat Diskon 7% di Agoda, Klaim di Sini

Bri | Rabu, 14 Oktober 2026 | 15:55 WIB

Respons Gibran Terkait Ijazah Dinilai Menyesatkan, Kuliah S1 Tak Otomatis Buktikan Tamat SMA

Respons Gibran Terkait Ijazah Dinilai Menyesatkan, Kuliah S1 Tak Otomatis Buktikan Tamat SMA

News | Rabu, 14 Oktober 2026 | 15:52 WIB

Kabar Mahasiswa Malaysia Bawa 4 Kg Sabu di Tanjung Balai Terbantahkan, Fakta Aslinya Mengejutkan

Kabar Mahasiswa Malaysia Bawa 4 Kg Sabu di Tanjung Balai Terbantahkan, Fakta Aslinya Mengejutkan

News | Rabu, 14 Oktober 2026 | 15:51 WIB

Tiket Traveling Lebih Murah, BRI Debit Virtual Tebar Diskon Hingga 8% di Hotels.com

Tiket Traveling Lebih Murah, BRI Debit Virtual Tebar Diskon Hingga 8% di Hotels.com

Bri | Rabu, 14 Oktober 2026 | 15:49 WIB

Timur Tengah Sedang Genting! John Herdman Bersikeras Ingin Laga Tandang Saat FIFA Matchday November

Timur Tengah Sedang Genting! John Herdman Bersikeras Ingin Laga Tandang Saat FIFA Matchday November

Bola | Rabu, 14 Oktober 2026 | 15:48 WIB

Sidang Sengketa Tanah di PN Cibinong, PT SIR Soalkan Penguasaan Fisik Lahan oleh PT Natura City

Sidang Sengketa Tanah di PN Cibinong, PT SIR Soalkan Penguasaan Fisik Lahan oleh PT Natura City

News | Rabu, 14 Oktober 2026 | 15:46 WIB

10 Sepatu Trail Running Terbaik untuk Lari Lintas Alam dari Brand Lokal dan Global

10 Sepatu Trail Running Terbaik untuk Lari Lintas Alam dari Brand Lokal dan Global

Lifestyle | Rabu, 14 Oktober 2026 | 15:46 WIB

Belanja Harian di Astro Sekarang Bisa Lebih Murah Pakai BRI

Belanja Harian di Astro Sekarang Bisa Lebih Murah Pakai BRI

Bri | Rabu, 14 Oktober 2026 | 15:45 WIB

Era Saham Konglo Berakhir? Dulu Angkat IHSG, Kini Jadi Beban Pasar

Era Saham Konglo Berakhir? Dulu Angkat IHSG, Kini Jadi Beban Pasar

Bisnis | Rabu, 14 Oktober 2026 | 15:45 WIB

×