Suara.com - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jangan hanya sebatas mengurus stok ikan di kawasan perairan tetapi juga kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir.
"Penting ditegaskan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan tidak boleh berhenti sebatas mengurus ikan, melainkan memberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir," kata Sekjen Kiara Abdul Halim, Senin (23/11/2015).
Abdul Halim menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pengusaha dan bukannya seluruh masyarakat perikanan, seperti aturan pembebasan bea masuk produk perikanan RI ke AS.
Sebelumnya, Kiara juga menginginkan pemerintah Indonesia belajar dari Malaysia guna membuat kebijakan dalam pengelolaan dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
"Nelayan yang berlisensi di Malaysia setiap bulan mendapatkan sekitar 300 ringgit Malaysia sebagai 'cost of allowance' (biaya hidup) yang ditanggung negara," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim dalam acara Evaluasi 2015 dan Proyeksi 2016 Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (2/11).
Selain itu, ujar Abdul Halim, nelayan yang berlisensi di Malaysia juga mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Subsidi BBM itu, lanjutnya, diberikan baik saat dia melaut atau tidak, dan di luar biaya hidup yang diberikan pemerintah.
Nelayan di negeri jiran itu, ucap dia, juga mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit-rumah sakit pemerintah.
Sedangkan jika mengalami kematian, lanjutnya, maka nelayan itu juga mendapatkan dana hingga 2.000 ringgit Malaysia yang dikelola secara langsung oleh badan pengelolaan perikanan Malaysia.
"Nelayan juga mendapatkan jaminan perbaikan kapal," katanya dan menambahkan, hal yang dilakukan kepada nelayan di Malaysia sebenarnya juga bisa dialami oleh nelayan yang ada di berbagai daerah di Indonesia.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Yusuf Solichien, mengatakan, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan Indonesia masih hidup dalam kemiskinan, baik secara kultural maupun struktural.
"Ini menjadi tantangan bagi semua stakeholder untuk bersama memperhatikan pembangunan kelautan dan perikanan, sehingga nelayan lebih bermartabat dan sejahtera," kata Yusuf pada pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Maluku, di Ambon, Senin (26/10/2015) (Antara)
TERPOPULER
