Suara.com - Di bidang hukum, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menilai tahun lalu masih terjadi campur tangan politik dalam proses hukum.
"Seharusnya tidak ada lagi politisasi kasus hukum. Hukum tidak boleh jadi alat politik, apalagi jadi alat kekuasaan. Aparat penegak hukum juga harus semakin profesional. Karenanya, sebagai pimpinan DPR RI, saya berharap sinergi antar lembaga pemerintah dapat ditingkatkan di tahun 2016," katanya.
Koordinasi antara DPR dan pemerintah, katanya, harus lebih ditingkatkan, terutama dalam kuantitas dan kualitas produk legislasi.
"Harus diakui target legislasi tak tercapai dan ini harus menjadi introspeksi bagi DPR dan juga pemerintah. Karena legislasi adalah produk kedua lembaga," kata Fadli.
Namun, menurut Fadli selama setahun yang lalu, bidang pertahanan patut diapresiasi.
"Kita bangga terjadi peningkatan cukup pesat. Kekuatan militer Indonesia berada pada peringkat ke 12, sebagaimana merujuk pada rangking yang dikeluarkan Global Fire Power," ujarnya.
Hal lain yang patut dihargai dalam pembangunan politik, kata Fadli, pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2015 yang berjalan lancar.
"Sebagai pilkada serentak pertama kali, kekhawatiran yang muncul sangat besar. Berkat kerjasama semua pihak, Pilkada berjalan baik. Untuk pelaksanaan ke depan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada harus lebih ditingkatkan," katanya.