Suara.com - Persatuan Pelayaran Niaga Nasional (Insa) dalam kepengurusan yang baru periode 2015-2019 berjanji akan mendorong penurunan biaya logistik.
Sekretaris Jenderal Insa Budi Halim saat ditemui di Jakarta, Jumat (22/1/2016), mengatakan upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbanyak angkutan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas pelayaran.
"Bukan hanya penambahan armada, tetapi juga perpanjangan dermaga, biaya pelabuhan tinggi karena keterbatasan armada," ucapnya.
Selain itu, dia mengatakan akan mendorong dibebaskannya pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian BBM kapal niaga untuk kegiatan domestik.
Menurut dia, pajak tersebut memakan porsi hingga 50 persen biaya dari biaya operasional.
"Mungkin kalau dihilangkan biaya logistik akan berkurang enam hingga tujuh persen," imbuhnya.
Selanjutnya, Budi mengatakan pihaknya juga akan mendorong perlakuan yang sama atau "equal treatment" terhadap kapal asing terkait muatan ekspor-impor.
Terkait pengoperasian trayek perintis, dia mengatakan akan mengoperasikan 50 trayek sesuai dengan keputusan pemerintah.
Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Perhubungan telah menugaskan Pelni untuk mengoperasikan 46 trayek perintis, sementara 50 lainnya diserahkan kepada swasta.
"Kami mendapatkan subsidi Rp1,2 hingga Rp2 juta per harinya," ungkap Budi.
Penugasan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, tingginya biaya logistik di Indonesia membuat Presiden Joko Widodo kecewa. Ini membuatnya mengebut pengerjaan infrastruktur bidang transportasi. Sebab jika tidak, biaya distribusi logistik Indonesia terlalu mahal. Akibatnya daya saing Indonesia dalam persaingan bebas di era ekonomi keterbukaan saat ini menjadi lemah.
Dijelaskan Jokowi, biaya logistik Indonesia lebih mahal 2,5 hingga 3 kali lipat ketimbang negara lain. Sehingga diperlukan adanya pembangunan dan revitalisasi infrastruktur transportasi. (Antara)
