REGIONAL:
Suara.com - Hingga saat ini pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menjawab divestasi saham PT Freeport Indonesia yang ditawarkan kepada pemerintah sebesar 10,64 persen.
Menteri ESDM Sudirman Said pun mengaku meminta bantuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk menjadi fasilitator guna membahas penawaran tersebut.
"Kita akan minta Menko (Darmin) untuk fasilitasi pertemuan tiga menteri. Ada sinergi bagaimana menyikapi kesempatan ini," kata Sudirman saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (2/2/2016).
Ia mengaku akan membentuk tim kajian untuk membahas besaran penawaran divestasi tersebut. Tim kajian itu merupakan gabungan beberapa kementerian yakni Kementeriaan ESDM, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ia mengklaim, dengan adanya koordinasi dengan tiga kementerian tersebut, keputusan yang nantinya akan diambil menjadi lebih valid dan regulasi yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya.
"Untuk keputusan kan harus dibuat secara kolektif. Makanya butuh koordinaai dengan kementerian lain," ungkapnya.
Terkait pandangan beberapa pihak yang mengatakan bahwa saham yang ditawarkan Freeport terlalu mahal, Sudirman mengatakan itu harga yang wajar.
"Yang menjual pasti akan menaruh harga setinggi-tingginya sementara yang membeli pasti akan menawarkan harga serendah-rendahnya. Kan begitu hukumnya. Tapi kami analisa lagi, yang pasti Indonesia sangat ingin mengambil saham itu untuk menambah porsi kepemilikan pemerintah," ujarnya.
TERPOPULER