Suara.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, permasalahan izin ekspor konsentrat PT. Freeport Indonesia bukan ranah bagi Kementerian Keuangan. Bambang menegaskan, pihaknya hanya berurusan dengan pemungutan bea keluar ekspor yang dilakukan oleh perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.
"Saya urusan pungut duit aja, nggak yang lain," kata Bambang di Jakarta, Jumat (29/1/2016).
Ia pun enggan berkomentar terkait syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah jika PT. Freeport Indonesia ingin memperpanjang izin ekspor konsentratnya tersebut.
"Kalau soal izin itu urusan ESDM. Tanya ESDM, mereka yang punya otoritas itu kan," katanya.
Ia menegaskan, jika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah mengeluarkan izin, selanjutnya Kementerian Keuangan lah yang mengatur soal bea keluar yang harus ditanggung oleh Freeport.
"Itu tergantung negosiasinya dengan pemerintah. Kalau ESDM sudah memberikan izin, saya pungut bea keluarnya, gitu," ungkap Bambang.
Seperti diketahui, pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said memberikan dua syarat kepada Freeport jika ingin izin ekspor konsentratnya diperpanjang.
Pertama, Freeport harus membayarkan uang jaminan sebeaar 530 juta dolar AS kepada pemerintah. Syarat tersebut diberikan lantaran Freeport telah gagal memenuhi target pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan atau smelter sesuai dengan yang telah disepakati oleh pemerintah sebesar 60 persen.
Kedua, PT. Freeport Indonesia harus membayar biaya bea keluar sebesar lima persen.
Namun, hingga saat ini Freeport belum memberkan jawaban atas syarat yang diajukan oleh pemerintah tersebut.
TERPOPULER
