Komite III DPD Sambut Pembentukan Badan Otoritas Pariwisata

Komite III DPD RI menyambut baik wacana pembentukan Badan Otoritas Pariwisata yang digagas Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Pembentukan Badan Otoritas Pariwisata ditujukan untuk menggenjot promosi sepuluh destinasi wisata Indonesia. Demikian disampaikan Ketua Komite III DPD Hardi Slamat Hood dalam pernyataan tertulis yang diterima Suara.com, Rabu (3/2/2016).

Pada rapat kemarin, Arief Yahya memaparkan bahwa tahun ini, pemerintah memprioritaskan promosi 10 destinasi pariwisata utama, yakni Tanjung Klayang (Belitung), Toba (Sumatera Utara), Kepulauan Seribu (Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara).

 “Kami menargetkan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun ini sebesar 12 juta, atau meningkat 20 persen dibanding tahun lalu. Sementara, target untuk wisatawan nusantara mencapai 260 juta perjalanan. Untuk itu diperlukan promosi secara gencar untuk mencapai target itu,” ujarnya.

 Kementerian telah memperkenalkan branding Wonderful Indonesia dan terus melakukan promosi ke berbagai negara dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi Indonesia. Hasilnya, kata Arief, branding terus berkibar di mancanegara dan valuenya semakin menanjak, bahkan mengungguli Malaysia dengan branding Truly Asia-nya.

Namun, Arief menambahkan tugas lanjutannya adalah advertising dan selling. Dibutuhkan penataan pariwisata dalam negeri sehingga tidak mengecewakan para wisatawan.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komite III DPD Darmayanti Lubis menilai langkah pemerintah untuk membentuk Badan Otoritas sudah tepat. Ia mencontohkan untuk destinasi wisata Danau Toba yang memiliki potensi sangat besar namun tidak bisa dikelola dengan baik akibat tidak adanya kesepakatan diantara para bupati di sekitar Danau Toba.

Sedangkan Emma Yohana mengkhawatirkan kemampuan sektor pariwisata dalam negeri untuk memenuhi “janji manis” dari promosi yang dilakukan. Senator asal Sumatera Barat ini meminta pemerintah harus secara serius untuk membenahi sektor pariwisata dalam negeri sehingga tidak mengecewekan.

“Saya khawatir dengan “promise” yang disampaikan pada saat promosi, apabila tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan menjadi kecewa. Apakah janji itu bisa dipegang, jangan sampai jadi kapok pada akhirnya,” kata Emma.

Sementara itu, sejumlah anggota mempertanyakan tempat wisata di daerah pemilihannya yang tidak masuk dalam 10 destinasi pariwisata utama. Diantaranya, Mervin Komber dari Papua Barat yang mempertanyakan faktor-faktor yang digunakan dalam menentukan 10 tempat wisata sehingga menyebabkan Raja Ampat tidak masuk di dalamnya.

Senada dengan Mervin, Daryanti Uteng dari Jambi juga mempertanyakan beberapa tempat wisata di Jambi yang tidak masuk prioritas. Padahal, menurut Daryanti, Jambi memiliki sejumlah tempat wisata yang menarik seperti Bukit Kaliyang, Jembatan Gentala dan kehadiran Suku Anak Dalam. Tak hanya itu, Anggota DPD RI dari Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna menilai Bali seharusnya menjadi destinasi wisata utama karena Bali merupakan pulau terbaik ke 2 di dunia dan terbaik pertama di Asia.

“Indonesia memiliki Bali sebagai destinasi wisata yang terbaik ke dua di dunia dan pertama di Asia. Bali seharusnya dikembangkan menjadi Bali Wood seperti Hollywood dan Chinawood,” ujarnya.

Aspirasi lain yang mencuat dalam raker tersebut adalah mengenai kebijakan penerbangan langsung (direct flight) dari luar negeri ke destinasi wisata. Anggota Komite III DPD RI asal Maluku Novita Anakotta meminta pemerintah untuk mengkaji kebijakan penerbangan langsung dari luar negeri ke daerah wisata.

Sementara itu, Ketua DPD RI Irman Gusman yang turut hadir membuka rapat kerja mengatakan dirinya optimis pariwisata akan menjadi penghasil devisa terbesar untuk negara. Hal yang diperlukan saat ini adalah strategi promosi yang tepat dan langkah pembenahan sektor pariwisata dalam negeri.

Untuk itu, ia menilai pemerintah harus menggandeng daerah untuk bersinergi dan memiliki komitmen yang sama dalam membangun sektor pariwisata di masing-masing daerah.