Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas menilai, hal yang terpenting terkait pengelolaan Blok Masela di Maluku saat ini adalah hasil revisi plan of development (PoD) pembangunan infrastruktur gas di ladang abadi ini segera terselesaikan.
Pasalnya, sudah hampir 16 tahun pembahasan Blok Masela ini tak kunjung selesai lantaran revisi PoD tak kunjung terselesaikan.
"Sudah hampir 16 tahun dan telah memakan biaya hampir 1,2 miliar dolar AS tapi tak kunjung terselesaikan. Karena,revisi PoDnya ini nggak kelar-kelar," kata Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi saat ditemui dalam diskusi Blok Masela di Gedung DPR, Jakarta Selatan, Rabu (2/3/2016).
Ia mengatakan, jika revisi PoD selesai dalam waktu dekat, maka pada 2018 investasi dari Blok Masela ini dapat diputuskan.
"Jadi pada 2018 bisa diputuskan apakan investasi ini stop or go, nah keputusannya ada di tangan pak Presiden," katanya.
Jika Presiden Jokowi memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek ini, lanjut Amien, maka hasil produksi Blok Masela ini baru dapat dirasakan pada 2024 atau 2025 mendatang.
"Kalau onshore, kontraktor akan pikir lagi dan mereka akan revisi PoD lagi paling lambat 2019. Nanti FID mundur lagi tiga tahun, onstream 2027. Artinya, semakin kita ribut, semakin lama rakyat maluku terima uang ini. Jadi kalau mau menyiksa rakyat maluku, ribut lah sekarang. Tapi saya tidak mau. Makanya SKK Migas sudah setuju rekomendasinya FLNG," ungkapnya.
Namun, SKK Migas mengaku akan mengikuti semua keputusan yang akan diambil oleh pemerintah terkait pengelolaan Blok Masela ini. Pasalnya, semua keputusan Blok Masela bergantung pada Presiden Jokowi.
"Semua keputusan ada di tangan presiden. Kita juga sudah ajukan kajiannya kepada ESDM, dan ESDM juga sudah sampaikan ke presiden. Jadi tinggal presiden tang memutuskan," kata Amien.
Suara.com - Keputusan pengembangan Blok Masela memang dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi mengingat nilai investasi dan dampak yang besar. Sementara, sesuai regulasi, pengembangan suatu blok migas sebenarnya cukup diputuskan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.
Presiden akan memutuskan apakah pengembangan Masela itu memakai skema kilang terapung (floating liquified natural gas/FLNG) atau darat (onshore liquified natural gas/OLNG) pada 2018. Kedua skema tersebut mempunyai plus dan minus masing-masing.
Blok Masela dikembangkan kontraktor asal Jepang, Inpex Masela Ltd yang sekaligus sebagai operator dengan kepemilikan partisipasi 65 persen dan Shell Corporation mempunyai 35 persen.
Selama ini Blok Masela dianggap memiliki potensi kandungan gas yang bisa digunakan untuk memasok kebutuhan energi domestik dari produksi gas/LNG yang berlokasi di lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku. Selain itu, SKK Migas juga sudah menyampaikan plant of development (POD) proyek tersebut.
Isu Blok Masela memang kontroversial karena menimbulkan polemik perbedaan pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dengan Menko Maritim Rizal Ramli. Dalam hitungan SKK Migas, untuk membangun fasilitas di laut alias offshore, Inpex membutuhkan dana investasi sebesar US$ 14,8 miliar. Sementara untuk membangun fasilitas LNG di darat atau onshore, membutuhkan dana US$ 19,3 miliar.
Hasil ini beda dengan hitungan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Menurutnya, pembangunan pipa gas sepanjang 600 kilometer menuju Pulau Aru investasinya hanya sekitar US$ 15 miliar. Ia lebih condong Indonesia membangun fasiltias di darat karena akan lebih mudah membangun industri turunan yang mampu menghasilkan produk olahan dengan bahan bakar gas namun memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi seperti industri petrokimia.
