Suara.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengaku ingin terus menambah kawasan industri yang mendapat fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).
"Semakin banyak yang dapat KLIK, maka akan semakin banyak pilihan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia," katanya di Jakarta, Sabtu (2/4/2016).
KLIK merupakan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi dimana investor dapat langsung membangun proyek mereka setelah memperoleh izin prinsip dari BKPM.
Pengurusan izin-izin lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL dan Amdal) dan perizinan pelaksanaan daerah lainnya sepanjang telah memenuhi ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri (Estate Regulation).
Hingga saat ini, tercatat 14 kawasan industri yang telah ditetapkan untuk dapat mengimplementasikan fasilitas KLIK dengan total luasan 17.154 hektar.
Ke 14 Kawasan industri tersebut tersebar di enam provinsi yakni Jawa Tengah terdiri dari 3 kawasan industri seluas 840 hektare, Jawa Timur terdiri dari 1 kawasan industri seluas 1.761 hektare, Sulawesi Selatan 1 kawasan industri seluas 3.000 hektare, Banten terdiri dari 3 kawasan industri dengan total luas lahan 3.170 hektare, Jawa Barat terdiri dari 5 kawasan industri dengan total luas lahan 1.111 hektare dan Sumatera Utara terdiri dari 1 kawasan industri seluas 100 hektare.
Menurut Franky, banyak wilayah yang mengusulkan kawasan industri untuk mendapatkan fasilitas terbaru dari BKPM tersebut.
"Tapi kami tidak bisa langsung berikan, harus dicek dahulu ketersediaan dan status lahannya. Begitu pula statusnya harus sudah resmi sebagai kawasan industri," katanya.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis menargetkan bisa memberikan fasilitas KLIK kepada hingga 50 kawasan industri di seluruh Indonesia dari sekitar 79 kawasan industri di seluruh Indonesia.
"Kita maunya bisa sampai 50 kawasan industri yang dapat KLIK, tapi tergantung kesiapan daerah. Makin banyak tentu semakin bagus," ujarnya.
Banyaknya kawasan industri yang diberikan fasilitas KLIK, kata dia, akan memberikan investor alternatif pilihan sesuai potensi wilayah yang ada.
Ia mengingatkan pemberian fasilitas KLIK bertujuan untuk memasarkan ruang di kawasan industri tersebut kepada investor sehingga kawasan yang sudah penuh atau hampir penuh tidak akan mendapatkannya.
"Kalau ada yang memenuhi syarat kawasannya siap, bupati dan gubernurnya sepakat, akan bisa langsung dapat KLIK," katanya. (Antara)
