Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah dan wakilnya untuk bersatu, menjadi tim yang solid dalam bekerja nyata kepada masyarakat. Harus bisa jadi dwi tunggal dengan saling memperkuat, saling melengkapi.
"Jangan awalnya saja mesra, nanti pertengahan berantem. Jangan terjadi, bapak-bapak ditunggu, diharap rakyat. Bertarung lima tahun sekali, jangan bertarung terus, rakyat dapat apa? Yang dulu jadi lawan politik agar dirangkul, jangan dulu yang tidak dukung, dipindah ke tempat terpencil. Sebagai pimpinan daerah ditunggu oleh rakyat kerja-kerja nyata kita," kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2016 dengan Gubernur Seluruh Indonesia serta Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak, di Istana Negara, Jumat (8/4/2016).
Jokowi kembali mengingatkan pentingnya deregulasi di tingkat provinsi, kota dan kabupaten. Dalam catatan Presiden terdapat 42.000 regulasi di tingkat kementerian dan 3.000 peraturan daerah yang bermasalah dan Presiden meminta untuk langsung dihapus tanpa perlu lagi dikaji.
“Ini sangat menyulitkan kita semua. Kalau dikaji sebulan hanya dapat 5-7 perda (yang dihapus),” kata Jokowi.
Saat ini Indonesia telah memasuki era kompetisi sehingga harus menyiapkan diri. Ia menegaskan Indonesia sebetulnya tidak perlu takut dengan kompetisi. Sebab saat ini bagaimanapun Indonesia mau tak mau harus siap.
Jokowi menekankan kemudahan berusaha. Pimpinan daerah harus melakukan langkah langkah terobosan dalam kemudahan berusaha terutama pada UMKM. Dalam kemudahan berusaha pada tahun 2016, kita masih peringkat ke 109, naik dari sebelumnya di peringkat 120. Tapi dibandingkan dengan negara ASEAN masih jauh tertinggal. Langkah perbaikan dalam hal prosedur perizinan di daerah sangat mendesak untuk dilakukan.
Selain membahas mengenai persaingan di era global, dalam arahannya Presiden Jokowi juga menyinggung tentang reformasi penganggaran dan efisiensi anggaran belanja pemerintah. Presiden mengatakan bahwa saat ini anggaran telah naik empat kali lipat namun kapasitas produksi tidak juga naik. "Karena habis di belanja operasional, belanja rutin, belanja barang. Habis di situ. Belanja modal banyak tapi tak produktif," kata Jokowi. Presiden menekankan efisiensi belanja operasional seperti biaya perjalanan dinas, rapat, dan seminar oleh instansi pemerintah.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menegaskan agar paradigma lama, money follow function dalam penganggaran ditinggalkan. Diganti dengan money follow programme. Lagu lama semua unit dibagi secara merata juga harus diubah menjadi fokus mengerjakan program prioritas sehingga bisa dirasakan dampaknya oleh rakyat.
Selain itu, Presiden menghendaki agar belanja barang harus diutamakan yang berasal dari produk dalam negeri. "Jangan justru membeli produk luar negeri. Tanya ke saya, saya tunjukkan produk dalam negeri yang bagus-bagus," ujar Jokowi. Mantan Walikota Solo tersebut juga mengingatkan agar para kepala daerah tidak bermewah-mewahan. Karena biasanya kepala daerah baru inginnya semua juga baru.
