Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan dana tanah yang digunakan untuk pembebasan lahan akan dialihkan ke satu lembaga mulai 2017.
Ferry, seperti dikutip Antara, mengatakan nantinya tidak ada lagi dana tanah di kementerian-kementerian, sebab semua akan dialihkan ke Badan Layanan Usaha Lembaga Manajeman Aset Negara (BLU LMAN) yang posisinya berada di Kementerian Keuangan.
"Kebijakan itu mulai dijalankan pada 2017. Saat ini, sampai Desember 2016, dana pembebasan tanah, terutama untuk jalan tol, ditalangi oleh badan usaha jalan tol (BUJT)," ujar Ferry usai melakukan rapat koordinasi di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (13/4/2016).
Dalam kesempatan yang sama Dirjen Bina Marga Kementerian Perusahaan Umum dan Perumahan Rakyat Hediyanto Husaini menambahkan, keberadaan BLU LMAN akan lebih memudahkan penyaluran dana pembebasan tanah.
Hediyanto menekankan, BLU LMAN hanya mengurus dana, sementara pembebasan tetap dilakukan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) dan kementerian yang terkait.
Adapun saat ini, sampai Desember 2016, pembebasan lahan masih dibiayai oleh dana talangan dari BUJT seperti Jasa Marga, Waskita Karya dan Hutama Karya.
"Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya sedang diproses. Namun menunggu itu selesai, kontrak BUJT dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sudah bisa diagendakan," tutur Hediyanto.
Dia pun berharap pertengahan 2016 dana talangan dari BUJT sudah bisa digunakan. Sebab, jika ditunda, investasi BUJT juga akan terganggu. BLU LMAN sendiri, kata dia, ditargetkan bisa menyalurkan dana hingga Rp16 triliun untuk jalan tol.
