KPPU Putuskan IPOP Bisa Jadi Kartel Industri Sawit

Adhitya Himawan

Kamis, 14 April 2016 | 19:52 WIB
KPPU Putuskan IPOP Bisa Jadi Kartel Industri Sawit
Sebuah truk mengangkut komoditi kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. [Suara.com/Adhitya Himawan]

Suara.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan kesepakatan "Indonesia Palm Oil Pledge" (IPOP) tidak dapat diimplementasikan karena berpotensi menjadi sarana kartel yang akan menimbulkan praktik monopoli, dan atau persaingan usaha tidak sehat pada industri kelapa sawit nasional.

"IPOP sebagai kesepakatan pelaku usaha kelapa sawit diduga melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Karena itu KPPU akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran tersebut," kata Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Menurut Syarkawi, berdasarkan hasil analisis KPPU bahwa kesepakatan IPOP adalah kesepakatan antar pelaku usaha tertentu, yang memuat aturan yang mengikat pelaku usaha untuk mengimplementasikannya.

Implementasi IPOP, membawa dampak terhadap pelaku usaha lain di luar IPOP berupa hambatan masuk (pasokan), untuk memasok ke perusahaan yang tergabung dalam IPOP.

Dalam industri kelapa sawit Indonesia, menurut Syarkawi, Pemerintah sudah membuat "Indonesia Suistanable Palm Oil" (ISPO) sebagai kebijakan sertifikasi yang harus dipenuhi setiap perusahaan atau perkebunan sawit yang menjadi standar dalam melaksanakan praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara kesepakatan IPOP dengan ISPO adalah penetapan standar kriteria lingkungan yang baik untuk perkebunan sawit.

ISPO menggunakan standar kriteria "High Conservation Value Forest" (HCVF), sementara para anggota IPOP sepakat untuk menambahkan kriteria "High Carbon Stock" (HCS).

"Jadi, terdapat potensi bahwa kesepakatan IPOP memiliki posisi lebih tinggi kedudukannya dibanding regulasi Pemerintah, padahal IPOP hanya merupakan kesepakatan pelaku usaha," tegasnya.

Ditambahkannya, pelaku usaha yang tergabung dalam IPOP menguasai pangsa pasar CPO yang cukup besar, sehingga para anggota IPOP memiliki kekuatan pasar yang cukup besar.

Menurut catatan, awalnya terdapat lima perusahaan sawit besar yang masuk dalam IPOP yaitu Wilmar Indonesia, Cargill Indonesia, Musim Mas, Golden Agri, dan Asian Agri.

Kelima perusahaan itu menampung hampir 90 persen seluruh tandan buah segar (TBS) dan CPO Indonesia, termasuk di dalamnya TBS dari 4,5 juta sawit rakyat. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Kesepakatan Batas Minimum Bunga Pindar Dinilai Bukan Kartel, Ini Penjelasannya

Kesepakatan Batas Minimum Bunga Pindar Dinilai Bukan Kartel, Ini Penjelasannya

Bisnis | Selasa, 20 Oktober 2026 | 17:43 WIB

Pengaturan Bunga Pindar Dinilai Pakar Tak Otomatis Bisa Disebut Kartel

Pengaturan Bunga Pindar Dinilai Pakar Tak Otomatis Bisa Disebut Kartel

Bisnis | Rabu, 30 September 2026 | 09:52 WIB

Emiten AVIA Tegaskan Kepatuhan Persaingan Usaha KPPU

Emiten AVIA Tegaskan Kepatuhan Persaingan Usaha KPPU

Bisnis | Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:15 WIB

Dibanding Beri Denda ke Pindar, KPPU Diminta Utamakan Pencegahan

Dibanding Beri Denda ke Pindar, KPPU Diminta Utamakan Pencegahan

Bisnis | Kamis, 23 Juli 2026 | 09:21 WIB

Kebijakan Maker to Maker Dinilai Berpotensi Bebani Operator Kapal

Kebijakan Maker to Maker Dinilai Berpotensi Bebani Operator Kapal

News | Senin, 29 Juni 2026 | 23:05 WIB

Putusan KPPU Denda 97 Pinjol Harus Batal, Dinilai Lampaui Kewenangan

Putusan KPPU Denda 97 Pinjol Harus Batal, Dinilai Lampaui Kewenangan

Bisnis | Senin, 29 Juni 2026 | 18:24 WIB

Gembong Narkoba El Chapo Merengek Minta Pulang ke Meksiko, Mau Nonton Piala Dunia?

Gembong Narkoba El Chapo Merengek Minta Pulang ke Meksiko, Mau Nonton Piala Dunia?

News | Jum'at, 12 Juni 2026 | 09:21 WIB

Satgas Pangan Polri Cium Aroma Kartel di Balik Amblesnya Harga TBS Sawit

Satgas Pangan Polri Cium Aroma Kartel di Balik Amblesnya Harga TBS Sawit

News | Senin, 08 Juni 2026 | 18:28 WIB

Diduga Monopoli Ekosistem Digital, KPPU Panggil TikTok dan Tokopedia!

Diduga Monopoli Ekosistem Digital, KPPU Panggil TikTok dan Tokopedia!

Bisnis | Jum'at, 29 Mei 2026 | 07:55 WIB

Jerit Ibu di Meksiko: Anak Kami Dihilangkan, Kalian Berpesta Piala Dunia 2026

Jerit Ibu di Meksiko: Anak Kami Dihilangkan, Kalian Berpesta Piala Dunia 2026

News | Selasa, 12 Mei 2026 | 11:53 WIB

Terkini

Operasi Sarang Narkoba di Lapas Sukabumi: 8 Napi Positif, Kalapas Klaim Kecolongan

Operasi Sarang Narkoba di Lapas Sukabumi: 8 Napi Positif, Kalapas Klaim Kecolongan

News | Senin, 16 November 2026 | 07:13 WIB

3 Shio Diprediksi Hoki Selama 16-22 November 2026, Kabar Baik akan Datang Minggu Ini

3 Shio Diprediksi Hoki Selama 16-22 November 2026, Kabar Baik akan Datang Minggu Ini

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 06:56 WIB

Coach Timo Tegaskan MLSC Bukan Sekadar Kuantitas, Seri I Malang Jadi Bukti Pembinaan Berjenjang

Coach Timo Tegaskan MLSC Bukan Sekadar Kuantitas, Seri I Malang Jadi Bukti Pembinaan Berjenjang

Bola | Senin, 16 November 2026 | 06:47 WIB

Kursi DPR Bukan Tempat Belajar dari Nol: Calon Wakil Rakyat Harus Kompeten

Kursi DPR Bukan Tempat Belajar dari Nol: Calon Wakil Rakyat Harus Kompeten

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 06:43 WIB

Ada 2 Pesawat, Kenapa Prabowo Pakai Pesawat Registrasi Negara Bebas Pajak?

Ada 2 Pesawat, Kenapa Prabowo Pakai Pesawat Registrasi Negara Bebas Pajak?

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 06:00 WIB

Penumpang KRL Makin Ramai, KAI Commuter Uji Kereta 12 Gerbong

Penumpang KRL Makin Ramai, KAI Commuter Uji Kereta 12 Gerbong

Foto | Senin, 16 November 2026 | 06:00 WIB

AFP Jawa Timur Buka-bukaan soal Minimnya Perhatian Federasi Futsal Indonesia

AFP Jawa Timur Buka-bukaan soal Minimnya Perhatian Federasi Futsal Indonesia

Bola | Minggu, 15 November 2026 | 23:29 WIB

Sambo Kabupaten Bogor Langsung Borong 3 Medali di Porprov Jabar

Sambo Kabupaten Bogor Langsung Borong 3 Medali di Porprov Jabar

Bogor | Minggu, 15 November 2026 | 23:13 WIB

Tembus Rp165 Triliun! Begini Rapor Terbaru Penggalangan Dana Korporasi di BEI

Tembus Rp165 Triliun! Begini Rapor Terbaru Penggalangan Dana Korporasi di BEI

Bisnis | Minggu, 15 November 2026 | 22:29 WIB

Kompak Dadah-Dadah, Momen Dasco dan AHY Bungkam Usai Dipanggil Prabowo ke Istana Bogor

Kompak Dadah-Dadah, Momen Dasco dan AHY Bungkam Usai Dipanggil Prabowo ke Istana Bogor

Bogor | Minggu, 15 November 2026 | 22:17 WIB

×