Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Belanja Pemerintah Sampai Mei 2016 Sebesar Rp357,4 Triliun

Adhitya Himawan

Sabtu, 11 Juni 2016 | 08:52 WIB
Belanja Pemerintah Sampai Mei 2016 Sebesar Rp357,4 Triliun
Gedung Kementerian Keuangan, di Kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]

Kementerian Keuangan menyatakan realisasi belanja negara yang digunakan untuk belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir Mei mencapai Rp357,4 triliun lebih tinggi dibandingkan periode sama pada 2015 sebesar Rp330,2 triliun.

Belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga negara (K/L) sebesar Rp179,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp177,8 triliun, kata Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Kementerian Keuangan Luky Alfirman, dalam konferensi pers terkait APBN 2016 di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (10/6/2016).

"Tingginya realisasi belanja K/L dipengaruhi oleh upaya percepatan realisasi belanja, antara lain melalui percepatan lelang sebagaimana terlihat pada peningkatan belanja modal dan belanja barang yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2015," ujarnya lagi.

Menurutnya, belanja modal mencapai 13,5 persen dari APBN 2016, sedangkan tahun lalu sebesar 6,6 persen pada periode yang sama.

"Upaya pemerintah bisa dilihat secara nyata hampir dua kali lipat. Sedangkan belanja barang tahun ini 19,96 persen, dan tahun lalu 13,9 persen," kata dia.

Belanja negara untuk transfer ke daerah dan dana desa juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari sebesar Rp274,7 triliun pada periode Januari sampai Mei 2015 menjadi Rp328,4 triliun pada periode sama 2016.

"Untuk dana desa Rp23,7 triliun atau telah terserap sebesar 50,3 persen dari target APBN 2016 sebesar Rp47 triliun," ujar Luky.

Ia menyimpulkan bahwa belanja negara sampai dengan Mei 2016 telah menunjukkan peningkatan belanja produktif yang tercermin pada peningkatan realisasi belanja modal dibandingkan tahun Ialu.

Kemudian, realisasi transfer daerah juga mengalami peningkatan cukup signifikan, dan simpanan dana pemerintah daerah di perbankan menurun karena telah digunakan mendorong penggunaan APBD untuk kegiatan produktif bagi peningkatan kuaiitas pelayanan publik di daerah.

"Terakhir, konsumsi pemerintah tumbuh relatif stabil ditopang oleh realisasi belanja pegawai dan belanja barang," kata Luky yang juga jubir Kemenkeu itu pula.

Mengacu dokumen APBN 2016, belanja negara tahun ini dipatok Rp2.095,7 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp784,1 triliun, belanja non Kementerian/Lembaga Rp541,4 triliun, dan terakhir tranfer ke daerah dan dana desa yang dipatok sebesar Rp770,2 triliun. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

RAPBN 2027 Prabowo: Belanja Negara Tembus Rp4.097 Triliun, Ekonomi Dibidik Tumbuh 6%

RAPBN 2027 Prabowo: Belanja Negara Tembus Rp4.097 Triliun, Ekonomi Dibidik Tumbuh 6%

Bisnis | Jum'at, 14 Agustus 2026 | 16:06 WIB

KPK Sita 1,3 Kg Emas dan Rp100 Juta dari Rumah Pegawai Pajak di Malang

KPK Sita 1,3 Kg Emas dan Rp100 Juta dari Rumah Pegawai Pajak di Malang

News | Kamis, 13 Agustus 2026 | 15:43 WIB

Wacana Penghapusan Batas Defisit 3 Persen Berhembus Kencang Jelang Nota Keuangan

Wacana Penghapusan Batas Defisit 3 Persen Berhembus Kencang Jelang Nota Keuangan

Bisnis | Rabu, 05 Agustus 2026 | 19:13 WIB

Tito Karnavian Minta Persetujuan Anggaran Rehab-Rekon Sumatera Dipercepat

Tito Karnavian Minta Persetujuan Anggaran Rehab-Rekon Sumatera Dipercepat

News | Senin, 27 Juli 2026 | 13:14 WIB

Pemerintah Punya Tiga Opsi Hadapi Tekanan Fiskal, Salah Satunya Tambah Utang

Pemerintah Punya Tiga Opsi Hadapi Tekanan Fiskal, Salah Satunya Tambah Utang

Bisnis | Minggu, 26 Juli 2026 | 14:00 WIB

Wajib Pajak Mau Diawasi Babinsa? Pakar UGM: Ini Justru Bikin Rakyat Takut, Bukan Patuh

Wajib Pajak Mau Diawasi Babinsa? Pakar UGM: Ini Justru Bikin Rakyat Takut, Bukan Patuh

News | Selasa, 21 Juli 2026 | 15:01 WIB

Wajar Warga Enggan Bayar Pajak saat Ekonomi Lesu, Pengawasan Ketat Tak Diperlukan

Wajar Warga Enggan Bayar Pajak saat Ekonomi Lesu, Pengawasan Ketat Tak Diperlukan

Bisnis | Sabtu, 18 Juli 2026 | 21:01 WIB

Polemik Pajak JHT, Kenapa Tabungan Hari Tua Bisa Dipotong Pajak hingga 30 Persen?

Polemik Pajak JHT, Kenapa Tabungan Hari Tua Bisa Dipotong Pajak hingga 30 Persen?

Bisnis | Kamis, 09 Juli 2026 | 18:51 WIB

PFII Diramalkan Akan Bawa Rp500 Triliun ke Indonesia

PFII Diramalkan Akan Bawa Rp500 Triliun ke Indonesia

Bisnis | Rabu, 08 Juli 2026 | 19:18 WIB

Asosiasi Ecommerce Masih Tunggu Keputusan Tertulis soal Pajak Toko Online

Asosiasi Ecommerce Masih Tunggu Keputusan Tertulis soal Pajak Toko Online

Bisnis | Selasa, 30 Juni 2026 | 19:03 WIB

Terkini

Inovasi Terbaru Kecantikan Wajah, Volulift 2.0 Resmi Diperkenalkan

Inovasi Terbaru Kecantikan Wajah, Volulift 2.0 Resmi Diperkenalkan

Foto | Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17 WIB

Paradoks Jajanan SD versus MBG: Mengapa Proyek Besar Justru Rawan Keracunan?

Paradoks Jajanan SD versus MBG: Mengapa Proyek Besar Justru Rawan Keracunan?

Your Say | Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:15 WIB

Pati Kompak! Ratusan Ormas Deklarasi Damai di Alun-alun, Tegaskan Tolak Aksi Provokatif

Pati Kompak! Ratusan Ormas Deklarasi Damai di Alun-alun, Tegaskan Tolak Aksi Provokatif

News | Sabtu, 22 Agustus 2026 | 00:04 WIB

Dari Panggung KKI 2026, Belasan UMKM Sumsel Membidik Pasar Nasional hingga Ekspor

Dari Panggung KKI 2026, Belasan UMKM Sumsel Membidik Pasar Nasional hingga Ekspor

Sumsel | Jum'at, 21 Agustus 2026 | 23:49 WIB

Cek Kesehatan Gratis Efektif Deteksi Dini dan Eliminasi Kasus TBC di Tangsel

Cek Kesehatan Gratis Efektif Deteksi Dini dan Eliminasi Kasus TBC di Tangsel

Banten | Jum'at, 21 Agustus 2026 | 23:45 WIB

Karhutla Sumsel Belum Terkendali, 8 Lokasi Masih Terbakar, Air Makin Menipis

Karhutla Sumsel Belum Terkendali, 8 Lokasi Masih Terbakar, Air Makin Menipis

Sumsel | Jum'at, 21 Agustus 2026 | 23:34 WIB

Guncang Lima Kota Besar, Deddy Corbuzier Bawa Invasi Indonesia Podcast Festival 2026 ke Luar Jakarta

Guncang Lima Kota Besar, Deddy Corbuzier Bawa Invasi Indonesia Podcast Festival 2026 ke Luar Jakarta

Entertainment | Jum'at, 21 Agustus 2026 | 23:14 WIB

Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar Pembayaran, tapi Dongkrak PAD

Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah Tak Sekadar Pembayaran, tapi Dongkrak PAD

News | Jum'at, 21 Agustus 2026 | 23:05 WIB

Indonesia - China Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Pertahanan

Indonesia - China Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Pertahanan

Video | Jum'at, 21 Agustus 2026 | 23:05 WIB

Praperadilan Febrie: Ahli Sebut TPPU Pasca 2026 Wajib Pakai Pasal 607, Bukan UU Lama

Praperadilan Febrie: Ahli Sebut TPPU Pasca 2026 Wajib Pakai Pasal 607, Bukan UU Lama

News | Jum'at, 21 Agustus 2026 | 23:00 WIB

×