Laju investasi infrastruktur di Indonesia telah naik dengan cepat, meningkat sebesar 43,6 persen dalam dolar AS dan naik menjadi 2,5 persen dari PDB pada tahun 2015. Capaian ini hanya dalam tahun pertama program pemerintah tersebut.
"Namun demikian, meskipun terdapat tanda-tanda awal yang positif, ada beberapa risiko dan tantangan pada pelaksanaan program belanja yang ambisius ini," kata Rory Fyfy, Senior Economist QNB Group dalam keterangan resmi, Rabu (22/6/2016).
Rory telah mengidentifikasi empat tantangan utama bagi Indonesia. Pertama, adalah adanya potensi benturan politik. Pada tahun 2015, partai-partai oposisi yang memiliki perwakilan lebih dari 50 persen anggota parlemen dan telah menghambat kinerja pemerintahdi mana mereka hanya mampu mengeluarkan tiga undang-undang. Pemerintahan Jokowi saat ini telah berhasil membangun hubungan yang lebih efektif dan merangkul partai politik pendukung yang cukup untuk membangun koalisi mayoritas di parlemen, sehingga diharapkan mampu mengeluarkan sekitar 40 undang-undang baru pada tahun 2016. Kemampuan untuk mempertahankan dukungan politik ini akan menjadi penting bagi pemerintah untuk mengelola program infrastruktur secara efektif.
Kedua, bagaimana program infrastruktur akan dibiayai. Harga minyak yang turun telah mengurangi pendapatan pemerintah secara signifikan. Pada tahun 2014, pendapatan dari persentase PDB mencapai 16,5 persen dibandingkan dengan 14,8 persen pada tahun 2015 dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memprediksi penurunan lebih lanjut hingga 14 persen pada tahun 2016. Pemerintah telah mengambil langkah penting untuk mengurangi dampak dari penurunan harga minyak dengan mengurangi subsidi minyak. Namun demikian pendapatan masih rentan terhadap guncangan eksternal seperti pertumbuhan yang lebih lambat dari ekspektasi sebelumnya di China, yang dapat berdampak terhadap pendapatan ekspor Indonesia.
Ketiga, adalah kebijakan fiskal Indonesia. Indonesia memiliki kebijakan fiskal lama yang menetapkan bahwa defisit pemerintah tidak boleh melebihi 3 persen dari PDB dan total utang tidak boleh melebihi 60 persen dari PDB. Pemerintah mencatat defisit sebesar 2,5 persen pada tahun 2015 dan saat ini IMF memperkirakan defisit sebesar 2,8% pada tahun 2016. "Oleh karena itu, pemerintah akan mempunyai ruang yang lebih kecil jika pembiayaan fiskal lebih tinggi akibat dari kenaikan suku bunga AS atau guncangan tak terduga lainnya, sehingga otoritas berwenang akan terpaksa mengurangi berberapa pengeluaran investasi," jelas Rory.
Keempat, adalah kapasitas pelaksanaan. Indonesia telah menetapkan penggunaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan telah menginisiasi Kemitraan Swasta Publik (Public Private Partnership/PPP) untuk membantu mengelola program investasi infrastruktur. Hal ini memiliki keuntungan seperti pembagian biaya (cost-sharing) dan peningkatan efisiensi, namun hal ini juga membutuhkan tingkat koordinasi yang tinggi serta tata kelola pemerintahan yang matang. Buruknya integrasi perencanaan, penganggaran dan koordinasi dapat mengakibatkan pembengkakan biaya, rendahnya produktivitas atau penundaan dan pembatalan proyek secara langsung.
Sebagai kesimpulan, program investasi Indonesia telah menunjukkan tanda-tanda awal positif untuk sukses. Hal ini juga berpotensi memungkinkan Indonesia mengatasi risiko kerugian akibat dari gejolak keuangan serta melemahnya pertumbuhan eksternal. Kami tetap optimis terhadap program infrastruktur dan prospek Indonesia, dan oleh karena itu tetap bertahan pada proyeksi kami dalam Economic Insight report edisi bulan September 2015; dimana pertumbuhan PDB riil akan mencapai 5 persen pada tahun 2016.
