- CORE Indonesia mendesak pemerintah membatasi volume BBM subsidi karena harga minyak dunia melampaui asumsi APBN 2026.
- Pembatasan volume dapat dilakukan dengan memperketat kriteria penerima BBM bersubsidi, seperti jenis kendaraan yang berhak.
- Jika penghematan tidak cukup, pemerintah perlu merealokasi anggaran dari program besar seperti MBG dan Kooperasi Desa Merah Putih.
Suara.com - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mendesak pemerintah untuk membatasi penyaluran BBM bersubsidi menyusul lonjakan harga minyak dunia. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai langkah tersebut menjadi solusi yang lebih baik jika pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM.
Harga minyak dunia sempat melonjak di atas USD 100 per barel pada Senin (9/3/2026), sebelum terkoreksi ke kisaran USD 90 per barel pada Selasa (10/3/2026).
Meski menurun, angka tersebut tercatat masih jauh melampaui asumsi harga minyak mentah dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar USD 70 per barel. Kondisi ini berisiko memperlebar defisit anggaran subsidi energi.
"Meningkatkan alokasi untuk biaya subsidi BBM itu kan ada konsekuensinya bagi APBN . Maka menurut saya satu, ketika BBM subsidi itu dipertahankan, maka pada saat yang sama volumenya juga diturunkan dalam artian pembatasan. Siapa yang menggunakan BBM subsidi itu lebih ketat lagi," kata Faisal saat dihubungi Suara.com di Jakarta, Selasa (9/3/2026).
Menurutnya, pemerintah dapat membatasi penyaluran BBM bersubsidi dengan mempertegas kriteria kendaraan yang berhak mengonsumsinya.
"Kemarin di 2025 sudah diterapkan pembatasan misalnya mobil di atas 1.400 CC, motor di atas 250 CC, itu tidak boleh pakai Pertelite, misalnya, dan juga solar. Sekarang perlu kriteria yang lebih ketat lagi supaya lebih menghemat dari sisi kuantitas," ujarnya.
Lebih lanjut, jika langkah penghematan belum mencukupi, pemerintah perlu melakukan realokasi dan refocusing anggaran dari program-program yang memiliki serapan tinggi.
Menurutnya, setiap sektor yang banyak menyerap anggaran harus memiliki sense of crisis agar dana tersebut dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang lebih mendesak dan bersifat darurat saat ini.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kooperasi Desa Merah Putih yang menelan anggaran jumbo.
Baca Juga: Toko Perhiasan Impor Kadali Pemerintah Lewat 'Barang Spanyol', Negara Tekor Triliunan Rupiah
"Misalnya MBG, Kooperasi Desa Merah Putih, ini saya rasa perlu ada penghematan yang signifikan dari program-program yang memakan biaya besar ini, kepada upaya untuk social safety net. Termasuk meredam dampak tekanan ekonomi termasuk dari global ini terhadap masyarakat. Dan juga dunia industri untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga daya saing industri," tutup dia.
