Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengaku sudah memetakan kementerian dan pos belanja Kementerian/Lembaga yang akan dipangkas.
Hal ini menyusul adanya arahan dari Presiden Joko Widodo untuk memangkas APBN-P 2016.
"Dari perbaikan duplikasi anggaran K/L dan alokasi ke DAK, seperti di Kemendikbud sebesar Rp1,4 triliun. Kemudian dari efisiensi lelang, seperti di Kementerian PUPR sebesar Rp2,1 triliun, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp875 miliar," kata Darmin saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/8/2016).
Selain itu, lanjut Darmin, pemerintah juga akan memangkas perjalanan dinas, rapat dan konsinyering di semua K/L yang totalnya mencapai Rp6,5 triliun dan belanja operasional sebesar Rp8,3 triliun.
Lebih lanjut, pemerintah juga akan mengurangi belanja iklan, pemeriharaan dan pembangunan gedung, pengadaan kendaraan serta peralatan kantor, juga langganan daya dan jasa serta honorarium tim/kegiatan.
"Ini memang kita lakukan agar anggaran APBN-P ini berjalan untuk memenuhi kegiatan yang efisien. Mana yang bisa dikurangi akan dikurangi," katanya.
Namun, Darmin menjelaskan, perjalanan dinas dan anggaran rapat yang sifatnya berhubungan dengan program prioritas tidak akan dipotong.
"Karena, emang ada kementerian yang perjalanan dinasnya ke luar negeri karena harus bertemu lembaga-lembaga atau kelompok internasional, baik ekonomi maupun politik,” kata Darmin.
Seperti diketahui, Menteri Keuangan, Sri Mulyani berencana akan melakukan pemotongan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 Kementerian/Lembaga sebesar Rp65 triliun dan dana transfer ke deerah Rp68,8 triliun atau totalnya sekitar Rp133 triliun.
