Segenap pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengikuti upacara dalam menyambut HUT RI ke- 71, Rabu (17/8/2016) di kantor Kementerian PUPR. Bertindak selaku Inspektur Upacara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Komandan Upacara Staf Ahli Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan M. Khalawi.
Menteri Basuki dalam sambutannya mengatakan, bahwa Kementerian PUPR ditugasi untuk membelanjakan uang Negara untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat. “Untuk itu dalam membelanjakan uang negara diperlukan ketulusan serta keihklasan,”ungkapnya.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi Kementerian PUPR tidaklah ringan untuk menyelesaikan pekerjaan lanjutan 2015, pelaksanaan program tahun 2016, serta penyiapan program tahun 2017 dan pelaksanaannya, dalam mewujudkan infrastruktur PUPR yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong yang sesuai dengan amanat NAWACITA.
Setidaknya ada tiga tantangan utama menurut Basuki yang mesti dihadapi Kementerian PUPR.
“Tantangan pertama berkaitan dengan upaya menyeimbangkan pembangunan antar-wilayah,” ujarnya. Untuk itu menurutnya pembangunan infrastruktur PUPR dilakukan secara terpadu dari pinggiran dan kawasan perbatasan menuju keseimbangan antar wilayah. Dalam hal ini Basuki menyatakan telah ditetapkan 35 Wilayah Pertumbuhan, baik yang sudah berkembang, sedang berkembang, maupun pengembangan baru.
Ia menambahkan, tantangan terbesar kedua terkait urbanisasi dan perkotaan. Menurutnya urbanisasi yang tinggi telah menjadi tantangan yang nyata yang perlu dikelola dengan baik, mengingat kini 53% penduduk Indonesia telah bermukim pada kawasan perkotaan, dimana dalam 4 dekade terakhir, penambahan jumlah penduduk perkotaan telah meningkat 6 kali lipat dari 20 juta di Tahun 1970 menjadi 120 juta di Tahun 2010. “Keberadaan konsentrasi penduduk, aktivitas ekonomi maupun interaksi sosial budaya dan lingkungan di perkotaan tersebut menuntut dukungan layanan infrastruktur maupun pelayanan dasar yang layak,”ujarnya.
Tantangan terakhir yang tak kalah penting menurut Basuki berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya yang perlu lebih dioptimalkan dalam mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi. “Potensi air yang melimpah, misalnya, perlu dikonversi secara nyata menjadi sumberdaya produktif antara lain dengan pembangunan waduk untuk melayani kebutuhan penyediaan air,” tuturnya.
Upaya Kementerian PUPR dalam menjawab tantangan yang kompleks tersebut menurutnya perlu dipayungi dengan perencanaan dan pemrograman yang berkualitas. Untuk itu, ia mengatakan perlu disiapkan Master Plan di wilayah pertumbuhan maupun kawasan-kawasan perkotaan termasuk kawasan industri dan pariwisata maupun kawasan perdesaan prioritas.
“Saat ini, Kementerian PUPR telah melaksanakan penyesuaian mekanisme pemrograman sebagai komitmen pelaksanaan Master Plan dan Renstra, “ ungkapnya. Langkah tersebut menurutnya diikuti dengan FGD untuk memetakan prioritas nasional, dilanjutkan dengan Pra-Konsultasi Regional di daerah, Konreg dan Musrenbangnas di pusat, serta pembahasan dengan DPR RI.
Dalam kesempatan itu, Menteri Basuki menyampaikan apresiasinya kepada semua pegawai PUPR yang telah bekerja keras mencapai realisasi penyerapan anggaran Kementerian PUPR sebesar 34,5 persen, dan penyerapan fisik sebesar 44,4 persen. Namun ia tetap mengajak agar upaya tersebut perlu dipacu lagi, sehingga sesuai dengan rencana penyerapan sekurang-kurangnya 50 persen di bulan Agustus 2016. “Saya optimis bahwa dengan komitmen dan profesionalisme kerja yang tinggi, kita mampu meraih capaian akhir yang lebih baik dari tahun 2015 yang lalu,” ujarnya.
Ia menyatakan wujud dari penyerapan anggaran tersebut dapat dilihat dari percepatan pembangunan infrastruktur telah mulai menampakkan hasilnya. “Pada Tahun 2015, kita telah memulai pembangunan 13 bendungan baru dan telah meresmikan 5 Bendungan, yakni Jatigede, Nipah, Bajul Mati, Titab dan Rajui. Tahun ini kita telah memulai pembangunan 8 bendungan baru, antara lain Bendungan Rotiklod di perbatasan negara NTT, serta berharap 2 bendungan lagi dapat diresmikan, yakni Bendungan Paya Seunara dan Marangkayu,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa pada Tahun 2016, PUPR juga telah meresmikan Jalan Tol Ruas Pejagan – Brebes Timur, Ruas Surabaya – Mojokerto Seksi 4, dan Ruas Gempol – Pandaan, serta telah memulai peletakan batu pertama pelaksanaan pembangunan jalan tol baru, antara lain Jalan Tol Trans Sumatera, Tol Pemalang – Batang dan Tol Batang – Semarang.
“Kita mengharapkan pada akhir Tahun 2016 nanti, 136 km jalan tol baru dapat beroperasi, sehingga total panjang jalan tol keseluruhan yang telah beroperasi menjadi 1.252 km,” ujarnya. Sementara itu untuk jalan non-tol, Basuki menyatakan telah memulai membangun Jalan Habema – Kenyam – Mumugu sebagai alternatif jalan akses dari selatan Papua menuju Wamena, serta jalan sejajar perbatasan dari Temajuk menuju Sebatik maupun jalan-jalan akses menuju pos lintas batas lain Entikong, Aruk, Nanga Badau, serta jalan akses menuju kawasan terisolasi Long Bawang/Krayan.
Pada saat ini Kementerian PUPR tengah melaksanakan tugas khusus membangun berbagai prasarana dan sarana pendukung Asian Games XVIII 2018 mendatang, antara lain Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 Menara Rusun, renovasi 14 venues Asian Games pada Kompleks Gelora Bung Karno, dan beberapa fasilitas berstandar internasional di Kompleks Jakabaring, Palembang. “Pelaksanaan fisik persiapan Asian Games ini perlu terus dipacu dengan memanfaatkan teknologi terkini,” kata Basuki.
Selain itu ia mengatakan juga telah melaksanakan penandatanganan perjanjian pembangunan SPAM Umbulan, Pasuruan dengan pihak swasta, guna memenuhi kebutuhan 5 Kabupaten/Kota pada Metropolitan Surabaya dan sekitarnya dengan kapasitas 4.000 liter/detik untuk melayani 1,3 juta jiwa.
Pada kesempatan itu Basuki mengajak semua pegawai untuk senantiasa menjaga semangat dan hakikat perjuangan para pahlawan. “Tugas pengabdian kita pada Bangsa dan Negara adalah melalui pembangunan infrastruktur ke-PUPR-an,” tuturnya.
TERPOPULER
