Komisi VI DPR RI mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengawasi penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi VI Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo dalam rapat kerja dengan Kementerian BUMN terkait right issue 4 perusahaan BUMN.
Bambang meminta kepada Sri untuk memantau agar PMN ini tidak digunakan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. "Saya tidak setuju PMN digunakan untuk itu. Dana untuk bangun Rp70 triliun, segitu bisa beli seribu rangkaian kereta api biasa," kata Bambang di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/8/2016).
Menanggapi hal tersebut, Sri mengaku akan menjaga dan memantau PMN BUMN ini. Menurutnya, PMN merupakan uang rakyat yang amanahnya harus dijaga oleh negara.
"PMN, tentu saja ini adalah uang yang berasal dari rakyat, karena masuk dalam APBN. Adalah wajar dilakukan pemantauan secara serius agar digunakan sesuai rencana bisnis," katanya.
Ia menjelaskan, PMN BUMN ini akan digunakan untuk menopang neraca BUMN, sehingga BUMN bisa mendorong pembangunan di Indonesia.
"Jadi tidak hanya sehat, tetapi BUMN juga bisa mendorong pembangunan di Indonesia. Sehingga perekonomian bisa berjalan dengan baik," tegasnya.
