Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus mengakui bahwa salah satu kendala percepatan pembangunan perumahan adalah permasalahan dalam proses perijinan pembangunan. Dalam rangka itulah, pemerintah melakukan penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna mempercepat penyelenggaraan pembangunan perumahan.
"Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Perhubungan; Para Gubernur; dan Para Bupati/Walikota, untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi dalam penyederhanaan perizinan perumahan," kata Maurin dalam Seminar Hari Perumahan Nasional 2016 di Jakarta, Kamis (25/8/2016).
Ia menilai stake holder perumahan mendapat kado terindah dengan diumumkannya Paket Kebijakan Ekonomi XIII yang mempercepat penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menyederhanakan peraturan, mengurangi dan mempercepat proses perizinan, serta menurunkan biaya untuk pembangunan perumahan rakyat dengan luas lahan tidak lebih dari 5 hektar. Perizinan yang semula sebanyak 33 perizinan dipangkas menjadi hanya 11 perizinan. waktu pengurusan perizinan yang biasanya lebih dari 2 tahun dipangkas menjadi hanya 44 hari saja. "Demikian pula biaya pengurusan, diturunkan sebesar 70 persen hingga menjadi hanya 30 persen dari harga yang berlaku pada saat ini," ujar Maurin.
Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut sejalan dengan Universal Declaration of Human Rights Perserikatan Bangsa-bangsa Pasal 25 tahun 1948.
Selain merupakan hak dasar, rumah juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai tempat pembinaan keluarga. persemaian budaya, dan peningkatan alitas generasi yang akan datang.
Namun semenjak Drs. Mohammad Hatta dalam Kongres Perumahan Rakyat Sehat Tahun 1950 mencanangkan “Satu Rumah Sehat Bagi Satu Keluarga’, sampai saat ini cita-cita luhur tersebut masih belum dapat dipenuhi. Dengan rata-rata setiap tahun tambahan kebutuhan akan rumah lebih dari 800 ribu unit akibat terbentuknya keluarga baru. kesenjangan pemenuhan kebutuhan (backlog) akan rumah yang layak bagi setiap keluarga Indonesia masih merupakan sebuah tantangan yang berat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pada bulan April 2015 Presiden Republik Indonesia di Ungaran Kabupaten Semarang telah mencanangkan Program Sejuta Rumah (PSR), sebagai bentuk kesungguhan Pemerintah dan para pemangku kepentingan, berkomitmen dalam suatu gerakan bersama untuk membangun dan menyediakan perumahan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
"Saya berharap semoga harapan seminar ini untuk melakukan percepatan penyediaan perumahan melalui kemudahan proses kemudahan perijinan dapat segera diwujudkan," tutup Maurin.
