Suara.com - Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang perokok, mengaku setuju atas wacana dinaikkannya cukai rokok. Namun, pemerintah diminta konsisten mengawasi peredaran rokok murah dan tidak memberi izin baru untuk industri rokok.
"Ini salah satu cara untuk menekan jumlah perokok di tanah air," kata anggota Fraksi Demokrat Zulfakar Nasir di Palu, Sabtu (3/9/2016).
Dia mengatakan, sebagai negara berkembang, para perokok di Indonesia didominasi kelas masyarakat bawah. Rokok dianggap salah satu penghancur ekonomi dan kesehatan masyarakat negara-negara berkembang.
"Kalau harga rokok naik, otomatis menekan perokok khususnya dari masyarakat miskin. Tetapi pemerintah harus konsisten dn menjamin tidak ada peredaran rokok dengan harga murah," ujarnya.
Dia mengatakan, sepanjang pemerintah tidak konsisten maka perokok sulit ditekan.
Berbeda dengan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Awad Alamri yang setuju dinaikkannya cukai rokok namun pemerintah harus mendorong kenaikan harga tembakau dan cengkeh terlebih dahulu.
"Sebelum cukai rokok dinaikkan, naikkan dulu harga bahan baku rokok seperti tembakau dan cengkeh," katanya.
Umar kuatir dengan dinaikkannya cukui rokok justru memukul harga bahan baku rokok sehingga menyulitkan petani tembakau dan cengkeh.
Menurut Umar, untuk mengawasi peredaran rokok maka pemerintah harus ketat mengawasi industri rokok sehingga tidak ada lagi industri rokok baru.
"Jangan ada impor tembakau supaya harga tembakau dalam negeri baik," katanya. (Antara)
