Presiden Jokowi Sebut Biaya Bangun Infrastruktur Rp5.000 Triliun

Sektor infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu tingkat daya saing nasional. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam acara Peresmian Pembukaan Indonesia Infrastructure Week Tahun 2016 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (9/11/2016).

"Problem besar kita dalam daya saing adalah urusan dengan korupsi, kedua inefisiensi birokrasi, dan ketiga berkaitan dengan infrastruktur. Infrastruktur ini terus kita kejar. Saya sudah sampaikan Menteri PU saya nggak mau bekerja satu shift, tapi maunya tiga shift karena sudah tertinggal jauh," kata Presiden.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Jokowi mengatakan akan membuka peluang seluas-luasnya bagi sektor swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Presiden mengakui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa mencukupi kebutuhan biaya infrastruktur selama lima tahun yang mencapai R5.000 triliun.

"Saya sudah tugaskan Bappenas untuk pembiayaan infrastruktur dari non APBN. Mendorong peran swasta pertama, mendorong dana pensiun dan dana yang lain sehingga semuanya tidak tergantung pada yang namanya APBN," ujar Presiden.

Di depan sekitar ratusan investor yang hadir dalam acara tersebut, Presiden menawarkan tiga skema berinvestasi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Yang pertama adalah skema sekuritisasi, yaitu menjual aset kepada swasta untuk mendapatkan suntikan modal kembali untuk membangun infrastruktur yang lain.

"Saya sudah sampaikan ke Jasamarga, Wijaya Karya, Waskita Karya yang memiliki jalan tol, tugasmu adalah membangun jalan tol sebanyak-banyaknya, bukan memiliki jalan tol sehingga yang sudah ground field mulai dilepas supaya dapat modal lagi untuk membangun ditempat yang lain. Kalau dimiliki ya sebulan berapa kantongin, nggak bangun apa-apa. Ini bertahun-tahun kita seperti itu. Sehingga menswastakan, mensekuritisasi itu yang ingin kita lakukan," ucap Presiden.

Kemudian skema yang kedua adalah skema konsesi, yaitu pengelolaan aset infrastruktur umum oleh swasta. Presiden telah membuka kesempatan bagi sektor swasta untuk masuk ke pembangunan infrastruktur umum seperti bandar udara dan pelabuhan.

"Silakan yang mau masuk, baik yang berupa pelabuhan berupa airport. Silakan, skema seperti ini yang akan terus kita kembangkan. Beberapa pelabuhan sudah dilepas Kementerian Perhubungan untuk ditawarkan, peluang seperti ini yang terus kita tawarkan karena APBN tidak cukup untuk membangun infrastruktur yang ada di negara kita," imbuh Presiden.

Langkah ketiga, menurut Presiden, adalah pembangunan infrastruktur pendukung. Presiden mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terfokus pada infrastruktur dengan skala besar saja, namun juga di skala menengah dan kecil.

"Orang hanya melihat yang besar-besar, padahal menengah dan kecil banyak peluang yang bisa dimasuki. Begitu ada proyek besar pasti ada restoran yang masuk, hotel bintang tiga akan muncul. Hal seperti ini yang tidak dilihat. Ini peluang yang bisa diambil sehingga kecepatan kita dalam membangun infrastruktur bisa kita lakukan," kata Presiden.

Komitmen Penindakan Tindak Korupsi dan Peningkatan Efisiensi Birokrasi

Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi juga sempat menyinggung faktor korupsi dan inefisiensi birokrasi yang turut berpengaruh terhadap daya saing bangsa. Presiden menegaskan akan terus melakukan pemberantasan tindak korupsi dan reformasi birokrasi.

"Korupsi yang gede-gede sudah dikerjakan KPK, yang kecil-kecil yang meresahkan, yang menjengkelkan yang berkaitan dengan pungli akan terus secara konsisten akan dikerjakan. Sehingga ekonomi biaya tinggi dapat betul-betul kita potong. Tanpa itu jangan berharap daya saing akan naik," tegas Presiden.

Namun, Presiden meyakini bahwa tidak semua pekerjaan rumah tersebut dapat diselesaikan secara bersamaan. Presiden mengatakan akan fokus terlebih dahulu terhadap pembangunan infrastruktur, kemudian ke masalah inefisiensi birokrasi dan korupsi.

"Fokus di infrastruktur dulu, nanti babak kedua fokus di apa, jangan semua dikerjakan, nggak akan kelihatan hasilnya. Kita lihat 2018 hasil jalan tol seperti apa, pelabuhan, airport, pembangkit listrik akan kelihatan. Dan itulah daya saing kita akan kelihatan karena semuanya dalam proses menuju jadi," ujar Presiden menambahkan.

Terkait sejumlah proyek infrastruktur yang kini mangkrak, Presiden Jokowi mengaku sudah menyerahkan urusan tersebut di KPK dan tengah mencarikan solusi untuk kelanjutan proyek tersebut dengan mengacu menurut aturan hukum yang ada.

"Saya kira itu sudah, karena angkanya triliunan, itu sudah urusan di KPK. Tapi kita juga ingin mencarikan solusi agar tidak semua harus berhenti sudah 8 tahun, kalau ada yang bisa dilanjutkan dengan skema-skema yang menurut aturan hukumnya bisa, ya lanjutkan, tapi kalau enggak ya saya sampaikan," kata Presiden.

Selain meresmikan acara pameran infrastruktur tersebut, Presiden Jokwoi juga sempat melakukan peninjauan ke sejumlah stan yang menjadi peserta pameran dengan dipandu oleh Wakil Ketua KADIN Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Rosan P. Roeslani.