Pengusaha Was-Was Jelang Demo 2 Desember

Rencana aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar pada Jumat, 2 Desember 2016 mendatang, ternyata membuat para pengusaha menjadi was-was. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menganggu kondisi roda perkonomian di Indonesia. Pasalnya, dalam aksi damai terbut bukan hanya diikuti oleh organisasi masyarakat namun para buruh akan melakukan aksi mogok nasional. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat dalam diskusi di Warung Daung Cikini dengan mengangkat tema “Dampak Ekonomi Demo 411”.

“Kalau was-was itu pasti. Karena, ditengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih saat ini, jika ada aksi unjuk rasa yang terus terjadi, tak bisa dipungkiri dapat menganggu perekonomian. Berkaca pada 4 November lalu, dimana banyak kinerja industri yang terganggu,” kata Ade di Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Selain itu, lanjut Ade, Jangankan isu demo esok hari, saat ini tiket pesawat untuk penerbangan ke luar negeri bahkan sudah habis dipesan. Hal ini imbas adanya isu rencana aksi 25 November mendatang.

"Jangankan yang besok. Yang masih jauh hari, katanya 25 November mau ada demo saja sudah direspons. Tiket pesawat ke luar negeri ke Singapura, ke Malaysia dan lain-lain itu sudah full booked. Karena, isu yang diangkat ini terlalu banyak dan justru menjadi simpang siur. Jelas membaut pengusaha menjadi was-was,” katanya.

Apalagi, kata Ade, Desember bertepatan dengan waktu orang berlibur. Hal ini dikhawatirkan dapat menganggu pergerakan perekonomian di Indonesia. oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada para pengunjuk rasa untuk menghentikan aksi mereka, atau paling tidak melaksanakan aksi unjuk rasa bisa berjalan damai. Menurutnya, sudah tidak ada alasan kuat untuk melaksanakan aksi unjuk rasa.

Apalagi, proses hukum terhadap Ahok sudah berjalan. Presiden Jokowi sementara itu meminta kepada masyarakat, termasuk pengusaha untuk tetap tenang. Pemerintah menjamin, aksi demonstrasi akan berjalan aman. "Tidak akan ada apa- apa, kemarin kapolri juga sudah memberikan jaminan keamanan," katanya.

Seperti diketahui, pada 2 Desember 2016, serikat pekerja yabg tergabung dalam KSPI akan menggelar unjuk rasa dan melakukan aksi mogok nasional di 250 kabupaten/kota di 20 provinsi untuk menyuarakan tiga tuntutan. Pertama, meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan tolak upah murah. Tuntutan kedua, meminta kenaikan upah minimum 15-20 persen, dan ketiga, penegakan hukum terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.