Stabilitas sistem keuangan Indonesia semester I 2016 membaik, didukung oleh kuatnya permodalan dan meningkatnya likuiditas perbankan serta membaiknya kinerja pasar keuangan. Hal ini menjadi salah satu kesimpulan yang terangkum dalam buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No.27, 2016 yang didiseminasikan pada acara seminar nasional Mitigasi Risiko Sistemik dan Penguatan Intermediasi dalam Upaya Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan pada hari Rabu (30/11/2016) di Yogyakarta.
Dinamika perekonomian global dan domestik di tahun 2016 mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kondisi sistem keuangan Indonesia. Perlambatan ekonomi Cina serta berlanjutnya pelemahan harga komoditas yang disertai sentimen pasar terkait kenaikan Fed Fund Rate telah memberikan tekanan pada sistem keuangan dan perekonomian Indonesia.
"Namun demikian upaya berkelanjutan yang telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan sektor keuangan mampu menjaga sistem keuangan Indonesia tetap berada dalam kondisi yang stabil," kata Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/11/2016).
Walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga serta risiko kredit yang masih menunjukkan peningkatan, namun ketahanan industri perbankan masih mampu menyerap potensi risiko yang timbul, khususnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. "Begitu pula dengan industri keuangan non-bank yang masih menunjukkan resiliensi yang cukup baik, meskipun dengan risiko yang cenderung meningkat," ujar Mirza.
Sebagai respons terhadap hasil asesmen stabilitas sistem keuangan dan juga kondisi makroekonomi Indonesia, Bank Indonesia memformulasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang terintegrasi, untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Beberapa kebijakan makroprudensial yang ditempuh di tahun 2016 antara lain pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) yang berdampak dalam mendorong peningkatan penyaluran kredit properti. Selain itu, kebijakan Loan to Funding Ratio (LFR) yang dikaitkan dengan Giro Wajib Minimum (GWM) telah memperluas ruang penyaluran kredit dan mulai mendorong bank meningkatkan penerbitan surat-surat berharga. Sementara itu dalam rangka mencegah peningkatan risiko sistemik dari pertumbuhan kredit yang berlebihan dan menyerap kerugian yang ditimbulkan, Bank Indonesia kembali menetapkan besaran Countercyclical Buffer (CCB) tetap sebesar 0%.
Selanjutnya, upaya penguatan koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait semakin diperkuat dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. "Penguatan koordinasi ini diimplementasikan dalam forum koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai upaya menjaga stabilitas sistem Keuangan secara nasional," tutup Mirza.
