PT Pertamina (Persero) menyiapkan lima pioritas strategi untuk menjaga eksistensi dan kinerjanya ke depan. Tujuannya untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia sekaligus menyokong kemandirian energi nasional, namun disisi lain tetap berupaya menjunjung tinggi transparansi.
Hal itu diungkapkan Ahmad Bambang, Wakil Presiden Direktur PT Pertamina dalam panel pembuka Pertamina Energy Forum 2016, yang mengusung tema “Energy Environment, Policy, and Governance : The Current Dynamics”. Ahmad Bambang membahas mengenai kinerja perusahaan pada tahun 2016 dan berbagai tantangan yang dihadapi pada tahun depan, serta upaya yang dilakukan dalam rangka mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Ahmad, ditengah masih berlanjutnya penurunan harga minyak mentah dalam 24 bulan terakhir yang sempat mencapai 75 persen, Indonesia meski memiliki sumber energi yang berlimpah namun masih sangat bergantung pada minyak impor guna memenuhi konsumsi domestik.
“Untuk mengantisipasi perkembangan ke depan, Pertamina akan melanjutkan implementasi lima strategi prioritas yakni pengembangan sektor hulu, efisiensi di semua lini, meningkatkan kapasitas pengilangan dan petrokimia, mengembangkan infrastruktur dan marketing, serta memperkuat struktur keuangan,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (13/12/2016).
Sementara Ir. Setyorini Tri Hutami, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memaparkan tentang upaya yang dilakukan pemerintah guna menarik investor dengan mempermudah peraturan investasi di sektor minyak dan gas, baik di hulu maupun di hilir guna meningkatkan daya saing terhadap negara lain, yang pada saat ini cukup tertinggal
“Sejumlah upaya dilakukan untuk menarik para investor antara lain dengan mempermudah prosedur investasi jadi lebih cepat dan mudah dari yang sebelumnya lebih dari 100, saat ini dalam proses penyederhanaan menjadi 6,” ujar Setyorini.
Sedangkan Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Giri Supriapdono menjelaskan keikutsertaan lembaganya dalam mengawasi tata kelola perusahaan yang baik pada industri minyak dan gas dari awal sampai akhir, terutama dalam sistem monitoring dan pengawasan kebijakan yang rawan terhadap korupsi.
“Dari tahun 2008 sampai saat ini, KPK telah berhasil menyelamatkan Rp 197 triliun dari potensi korupsi di sektor ESDM dan Migas. Semestinya negara bisa untung lebih banyak dari sektor ini jika menjalankan tata kelola usaha dengan baik,” katanya.
