IPW: Gubernur Jakarta Terpilih Harus Jamin Investasi Properti

Adhitya Himawan Suara.Com
Selasa, 07 Maret 2017 | 13:56 WIB
IPW: Gubernur Jakarta Terpilih Harus Jamin Investasi Properti
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda di Jakarta, Kamis (2/3/2017). [Dok IPW]

Indonesia Property Watch (IPW) menilai siapa pun Gubernur DKI Jakarta terpilih harus dapat menjamin kepastian investasi di sektor properti.

"Siapa pun gubernurnya. Hal ini diperlukan agar tidak muncul ketidakpercayaan dunia usaha atas komitmen pemerintah terhadap kepastian hukum," kata Direktur Eksekutif IPW, Ali Tranghanda saat dihubungi di Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Ia menegaskan pergantian pimpinan kepala daerah, termasuk Jakarta, tidak boleh gampang mengubah berbagai ketentuan yang telah dibuat pemimpin sebelumnya.

"Pemimpin baru tidak boleh menabrak kepastian hukum investasi," katanya.

Menurut dia, salah satu polemik dalam pemilihan kepala daerah Jakarta adalah pro-kontra reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta karena sebagian pihak menginginkan reklamasi dilanjutkan, namun sebagian yang lain menghendaki proyek dihentikan.

Belum ada data terbaru mengenai jumlah investasi yang sudah dikeluarkan pengembang proyek ini. Namun, berbagai perusahaan sudah merilis berbagai rencana investasinya.

Contohnya, PT Intiland Development Tbk akan membangun Pulau H seluas 62 hektare dengan nilai investasi Rp7,5 triliun.

Kemudian, pembangunan kawasan pelabuhan terpadu di Pulau N (Port of Jakarta) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo ) II juga diprediksi menelan investasi Rp134 triliun. Jumlah ini belum termasuk 15 pulau lain.

Baca Juga: IPW Sebut Pergerakan Pasar Properti Mengarah ke Jakarta Timur

Ali menyatakan penghentian satu proyek yang sudah berjalan akan menjadi preseden buruk bagi calon investor domestik maupun asing.

Padahal, Indonesia tengah gencar menggenjot investasi di tengah lesunya ekspor.

Dia memberikan contoh, saat Indonesia mengundang Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud untuk kerja sama investasi hingga lebih dari Rp300 triliun, sektor properti Indonesia juga diperkirakan akan dimasuki dana hingga Rp60 triliun untuk pembelian langsung dari hasil repatriasi "tax amnesty".

Oleh karena itu, katanya, saat ini Pilkada Jakarta menjadi salah satu momen yang paling diperhatikan investor.

"Kepastian hukum investasi dari gubernur baru menjadi salah satu yang paling dicermati," kata Ali.

Investor ragu Pada bagian lain, Ali menilai meski sudah ada perbaikan, berbagai hasil riset lembaga internasional kerap menempatkan kepastian investasi menjadi salah satu faktor yang membuat calon investor ragu menempatkan dana di Indonesia.

Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI