Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan arahan kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan agar realisai anggaran tahun 2017 dapat mencapai 92 persen. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo di Jakarta, Senin (27/3/2017).
“Hingga 13 Maret 2017, realisasi anggaran Kementerian Perhubungan baru mencapai 5,18 persen namun kami semua berkomitmen untuk menjalankan arahan Menteri Perhubungan mencapai target 92 persen,” tegas Sugihardjo.
Sugihardjo menjelaskan, hingga 13 Maret 2017, realisasi anggaran Sekretariat Jenderal sebesar 7,81 persen; Inspektorat Jenderal sebesar 9,64 persen; Ditjen Perhubungan Darat sebesar 2,33 persen; Ditjen Perhubungan Laut sebesar 11,10 persen; Ditjen Perhubungan Udara sebesar 5,04 persen; Ditjen Perkeretaapian sebesar 1,49 persen; Badan Litbang sebesar 7,69 persen; Badan Pengembangan SDM Perhubungan 5,62 persen; Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar 4,64 persen.
Untuk memantau pengelolaan anggaran dan proyek pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara langsung dan real time, pada bulan Februari lalu, Menteri Perhubungan telah meluncurkan Aplikasi Monitoring Strategis sebagai media monitoring perkembangan kegiatan strategis Kementerian Perhubungan berbasis web.
Sementara itu, alokasi anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2017, Sugihardjo menyatakan, sebesar Rp. 45.983.683.726, dengan rincian sebagai berikut: Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 526.832.963; Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 90.310.512; Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp. 4.272.264.301; Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp. 11.562.267.615; Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp. 8.916.554.525; Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp. 16.022.981.642; Badan Litbang sebesar Rp. 124.163.000; Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar Rp. 4.347.865.168; dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp. 120.444.000.
Sugihardjo juga menyatakan, untuk kegiatan yang dikontrakkan tahun 2017, terdapat 4.134 paket dengan nilai pagu sebesar Rp. 34.279.487.359.
“Sementara itu, hingga 6 Maret 2017, kegiatan yang sudah kontrak sebanyak 581 paket dengan nilai kontrak Rp. 14.153.461.473 dan yang masih dalam proses lelang sebanyak 740 paket dengan pagu Rp. 5.416.690.773,” papar Sugihardjo.
Prioritas pembangunan infrastruktur transportasi di tahun 2017, Sugihardjo memaparkan, adalah pelayanan keperintisan angkutan jalan, penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan perkeretaapian termasuk subsidi angkutan ternak dan angkutan barang dalam rangka tol laut serta pengambilalihan pengelolaan 143 terminal tipe A dan 123 jembatan timbang di seluruh Indonesia termasuk pegawainya.
“Prioritas Kementerian Perhubungan lainnya adalah dukungan transportasi dalam rangka konektivitas terhadap Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/ KSPN, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri serta Kawasan Tertinggal, Terdalam dan Perbatasan Negara),” jelas Sugihardjo.
Program prioritas lainnya adalahlanjutan/penyelesaian kegiatan prioritas serta kegiatan berstatus KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan); penyelesaian kegiatan kontrak tahun jamak (multiyears contract project); pemberian jaminan dan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi; peningkatan kualitas pelayanan transportasi.
TERPOPULER
