Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.798.000
Beli Rp2.660.000
IHSG 6.971,953
LQ45 674,558
Srikehati 329,471
JII 461,839
USD/IDR 17.363

DPR Kritik PLN Ogah Gunakan Gas untuk Pembangkit Listrik

Adhitya Himawan | Suara.com

Sabtu, 08 April 2017 | 12:46 WIB
DPR Kritik PLN Ogah Gunakan Gas untuk Pembangkit Listrik
Pekerja melakukan pengecekan mesin pembangkit listrik di PLTGU Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (4/9). [Antara/Muhammad Adimaja]

Penggunaan gas untuk bahan bakar pembangkit PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih saja tersendat. Hingga kini, PLN terkesan ogah mengubah energi pembangkitnya dengan gas. Padahal, Presiden sudah menitahkan untuk segera mengkonversi pembangkit listrik PLN dengan gas demi penghematan yang signifikan.

Anggota Komisi VII DPR RI Harry Purnomo mengingatkan, pemerintah terlalu banyak berwacana sehingga konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke gas hasilnya belum terlihat. Padahal, sudah dibahas sejak puluhan tahun lalu.

Harry menambahkan, jika penggunaan diesel dialihkan sepenuhnya ke gas, akan ada penghematan mencapai Rp 70 triliun. Angka ini, merujuk pada dana pembelian BBM oleh PLN untuk kapasitas pembangkit total sebesar 7.000 Mega Watt (MW).

Hasil penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Kementerian ESDM, penggunaan gas jauh lebih hemat dibandingkan BBM. Perbandingannya 1 liter solar/bensin sama dengan 240 gram gas. Ini artinya penggunan gas bisa 5 kali lebih hemat dibandingkan BBM.

Harry menilai, pangkal persoalannya, dari sisi kelemahan tata kelola dan tidak sinerginya BUMN sektor energi, juga tidak kompaknya kementerian BUMN dan Kementerian ESDM. "Masing masing jalan sendiri merasa lebih mampu hebat," tegasnya.

Menurut Harry, seharusnya pemerintah mengapresiasi pihak-pihak yang berkomitmen untuk mengembangkan pembangkit listrik berbahan bakar gas. Kalau kemudian ada perbedaan harga gas dari tiap titik tujuan, selayaknya segera dibenahi.

Menteri ESDM Ignasiun Jonan, seharusnya tidak sekadar membandingkan soal harga distribusi LNG tanpa melihat pangkal persolan. Seharusnya pemerintah juga fokus untuk membangun kluster penggunaan gas demi mendapatkan biaya transportasi gas yang lebih efisien.

Sebelumnya, Menteri ESDM yang membandingkan biaya pengapalan LNG dari Bontang ke Tanjung Benoa sebesar US$ 1,9 per mmbtu (million metrix british thermal unit ), sementara biaya pengapalan LNG dari Tangguh di Papua ke Terminal Penerimaan dan Regasifikasi LNG Arun di Aceh hanya US$ 0,08 per mmbtu. Padahal data PLN mencatat harga sebesar US$ 0,6 per mmbtu.

Dengan model kluster, kapal pengangkut LNG kapasitas besar akan berkeliling ke berbagai tempat. Tidak hanya akan menuju satu titik. Alhasil dari sisi biaya distribusi akan makin lebih murah.

"Jadi contohnya kapal selain ke Bali bisa ke Lombok, Nusa Penida, dan lain sebagainya. Jadi bisa keliling. Dan hal ini bisa dilakukan jika BUMN Energi bisa bersinergi," ucap Harry dalam keterangan resmi, belum lama ini.

Sejatinya, Harry melanjutkan, ongkos pengangkutan LNG bisa lebih murah bila makin besar volume gas yang diangkut dan makin banyak titik suplai. “Kalau kemudian pengangkutan ke Benoa dinilai Jonan lebih mahal,jangan berburuk sangka dulu. Pahami dulu kondisi dan latar belakangnya,” tukasnya.

Harry menilai, pendapat Jonan mungkin tidak salah, tapi dia tidak memahami latar belakang. Tugas Menteri Jonan adalah bagaimana menurunkan seluruh komponen biaya, tidak hanya angkutan itu saja, tetapi sekaligus memerintahkan PLN untuk melakukan efisiensi biaya dengan meningkatkan pemakaian gas untuk pembangkitnya.

“Memperbanyak tujuan pengiriman LNG, mengevaluasi harga LNG di hulu serta tentunya mengamankan jaminan alokasi gas untuk tiap pembangkit,” imbuh Harry.

Penggunaan gas untuk bahan bakar pembangkit PLN masih saja tersendat. Hingga kini, PLN terkesan ogah mengubah energi pembangkitnya dengan gas. Padahal, Presiden sudah menitahkan untuk segera mengkonversi pembangkit listrik PLN dengan gas demi penghematan yang signifikan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Inilah 6 Pokok Gugatan Permen ESDM Izin Ekspor Mineral Mentah

Inilah 6 Pokok Gugatan Permen ESDM Izin Ekspor Mineral Mentah

Bisnis | Minggu, 02 April 2017 | 15:17 WIB

Investasi Kapal Pembangkit Listrik Jangkrik 4,2 Miliar Dolar AS

Investasi Kapal Pembangkit Listrik Jangkrik 4,2 Miliar Dolar AS

Bisnis | Rabu, 22 Maret 2017 | 09:30 WIB

Jonan Targetkan Kapal Listrik Terapung Jangkrik Beroperasi Mei

Jonan Targetkan Kapal Listrik Terapung Jangkrik Beroperasi Mei

Bisnis | Selasa, 21 Maret 2017 | 15:02 WIB

Menteri ESDM Hari Ini akan Resmikan Proyek Gas Jangkrik

Menteri ESDM Hari Ini akan Resmikan Proyek Gas Jangkrik

Bisnis | Selasa, 21 Maret 2017 | 06:26 WIB

34 Pembangkit Listrik Mangkrak Mau Dilanjutkan, Ini Syarat Jokowi

34 Pembangkit Listrik Mangkrak Mau Dilanjutkan, Ini Syarat Jokowi

Bisnis | Sabtu, 18 Maret 2017 | 19:29 WIB

Jokowi Resmikan PLTG Mobile Power Plant di Mempawah

Jokowi Resmikan PLTG Mobile Power Plant di Mempawah

Bisnis | Sabtu, 18 Maret 2017 | 17:06 WIB

Jonan 'Ditantang' Karyawan Total

Jonan 'Ditantang' Karyawan Total

Bisnis | Minggu, 12 Maret 2017 | 11:11 WIB

Diskusi Nasib Freeport, Jonan Panggil Para Mantan Menteri ESDM

Diskusi Nasib Freeport, Jonan Panggil Para Mantan Menteri ESDM

Bisnis | Rabu, 08 Maret 2017 | 12:43 WIB

Pengusaha Minta Jonan Keluarkan Rekomendasi Ekspor Nikel

Pengusaha Minta Jonan Keluarkan Rekomendasi Ekspor Nikel

Bisnis | Senin, 06 Maret 2017 | 13:08 WIB

Jonan Tegaskan Perundingan dengan Freeport Masih Terus Berjalan

Jonan Tegaskan Perundingan dengan Freeport Masih Terus Berjalan

Bisnis | Rabu, 01 Maret 2017 | 15:38 WIB

Terkini

Pertukaran Mata Uang dengan China dan Jepang Jadi Strategi Jaga Nilai Tukar Rupiah

Pertukaran Mata Uang dengan China dan Jepang Jadi Strategi Jaga Nilai Tukar Rupiah

Bisnis | Selasa, 05 Mei 2026 | 21:01 WIB

Rupiah Masih Melemah Akibat Turunnya Surplus Perdagangan

Rupiah Masih Melemah Akibat Turunnya Surplus Perdagangan

Bisnis | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50 WIB

Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele

Purbaya Bantah Ekonomi RI Seperti Krisis 1998: Ekonom Salah Prediksi, Kecele

Bisnis | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:52 WIB

Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029

Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029

Bisnis | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:46 WIB

Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK

Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK

Bisnis | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:41 WIB

Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik pada Mei

Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tak Naik pada Mei

Bisnis | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:22 WIB

OJK: DSI Masih Nunggak Bayar Dana Nasabah Rp 2,4 Triliun

OJK: DSI Masih Nunggak Bayar Dana Nasabah Rp 2,4 Triliun

Bisnis | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:15 WIB

Ditopang Margin Kilang Minyak, Laba Barito Pacific (BRPT) Naik 803 Persen di Kuartal I-2026

Ditopang Margin Kilang Minyak, Laba Barito Pacific (BRPT) Naik 803 Persen di Kuartal I-2026

Bisnis | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:05 WIB

Bahlil Ungkap Keuntungan Pengembangan CNG Pengganti LPG

Bahlil Ungkap Keuntungan Pengembangan CNG Pengganti LPG

Bisnis | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:03 WIB

Buruh Tembakau Minta Moratorium Cukai 3 Tahun, Wanti-wanti PHK Massal

Buruh Tembakau Minta Moratorium Cukai 3 Tahun, Wanti-wanti PHK Massal

Bisnis | Selasa, 05 Mei 2026 | 17:52 WIB