Tahun 2017, Kementerian PUPR Teken Kontrak Proyek Rp59,26 Triliun

Sebanyak 6.560 paket pekerjaan kontraktual di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2017, telah ditandatangi kontraknya termasuk kontrak untuk paket tahun jamak yang terekam dalam sistem emonitoring Kementerian PUPR per tanggal 31 Maret 2017 pukul 12.00 WIB. Nilai pekerjaan yang sudah terkontrak mencapai Rp59,26 triliun atau 75 persen dari anggaran pekerjaan kontraktual sebesar Rp78,53 triliun yang terbagi dalam 11.123 paket pekerjaan.

Sementara dari total jumlah tersebut, paket pekerjaan yang masih dalam proses lelang sebanyak 2.686 paket dengan nilai Rp12,46 triliun. Dengan semakin cepatnya proses pelelangan dan penandatanganan kontrak dilakukan, maka proses pekerjaan juga semakin cepat dimulai dan dari sisi ekonomi, akan menggerakkan sektor rill di daerah dari Sabang sampai Merauke.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan prioritas anggaran Kementerian PUPR berupa belanja modal yang bersifat menambah asset negara dan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi tahun 2017 sebesar Rp 101,496 triliun, porsi belanja belanja modal Rp 76,27 triliun (75,1 persen), disusul belanja barang Rp22,48 triliun (22,2 persen), dimana Rp5,6 triliun merupakan belanja barang berkarakter belanja modal, dan belanja pegawai dan rutin Rp 2,75 triliun (2,7 persen).

“Saya menargetkan pada akhir April semua paket pekerjaan kontraktual sudah terlelang semua,” kata Menteri Basuki dalam keterangan resmi, Senin (10/4/2017). Jumlah paket yang belum lelang tersisa 1.877 paket dengan nilai Rp6,8 triliun, dimana terbanyak pada pekerjaan dengan nilai antara Rp200 juta – Rp5 miliar.

Selanjutnya, Menteri Basuki mengungkapkan, untuk progres penyerapan keuangan Kementerian PUPR pada kuartal satu tahun 2017 sudah mencapai 10,1 persen dari keseluruhan pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp101,496 Trilyun pada tahun 2017. Dikatakan Menteri Basuki, capaian penyerapan pada kuartal satu tahun 2017 lebih baik dibandingkan capaian penyerapan kuartal satu tahun 2016 yang hanya sebesar 6,7 persen.

“Sebagian besar penyerapan anggaran tersebut diutamakan pada keperluan belanja modal, terutama untuk mendukung ketahanan air dan pangan, konektivitas, perumahan dan permukiman. Dari target penyerapan Kementerian PUPR sebesar 14 persen hingga triwula I, tercapai 10,1 persen. Penyerapan anggaran tertinggi di Ditjen SDA 12,5 persen, Bina Marga 9 persen, dan Cipta Karya 6,8 persen,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengungkapkan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah kesenjangan antara wilayah dan kawasan yang masih tinggi. Untuk itu ia terus mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan tertinggal, dan kawasan pedesaan melalui berbagai program untuk masyarakat miskin antara lain jalan akses dan lingkungan, jembatan gantung, irigasi kecil, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), rumah swadaya, dan rumah susun.

Menurutnya tantangan pembangunan ke depan semakin besar, untuk itu pembangunan infrastruktur akan terus dipercepat untuk dapat mencapai sasaran RPJMN 2015-2019.