Pengoperasian pabrik semen milik PT. Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah, tertunda karena mendapat reaksi keras oleh masyarakat Barat. Protes warga bahkan disampaikan melalui tuntutan sebagian warga ada yang melakukan aksi di depan Istana Negara, Jakarta, dengan mencor kakinya.
Pembangunan pabrik semen tersebut dituding menjadi biang kerusakan lingkungan yang merugikan kehidupan masyarakat setempat, terutama memperoleh hak hidup sehat di wilayah itu. "Jika memang halnya demikian, maka tentu pemerintah harus mengkaji dengan membandingkan kerusakan lingkingan dan pengaruh kesehatan hidup masyarakat di sekitar pabrik semen yang sudah berdiri sejak lama," kata Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori saat dihubungi Suara.com, Selasa (18/4/2017).
Perbandingan yang dilakukan pemerintah harus dengan pabrik semen baik yang dikelola BUMN maupun pihak swasta, misal PT. Semen Bosowa di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan atau PT. Indocement di Provinsi Jawa Barat. Dengan begitu, tentu akan diperoleh data dan informasi yang lebih rasional atau masuk akal dan akurat dibandingkan dengan hanya melakukan aksi protes sampai menyakiti diri mereka sendiri. Sedangkan alasan yang disampaikan pelaku aksi bukanlah fakta yang sebenarnya terjadi atau mungkin saja ada konflik atas para investor atas hak pengelolaan pabrik semen itu.
Konflik kepentingan yang terjadi atas polemik pendirian pabrik semen di wilayah Kabupaten Rembang ini tidak hanya dituntut oleh warga soal permasalahan kelengkapan persyaratan dari aspek lingkungannya saja, tetapi juga harus dicari akar permasalahan yang menjadi polemik utama atas penolakannya. Apalagi, jika para peserta aksi penolakan pendirian pabrik Semen Rembang itu dilakukan bukan saja oleh warga setempat, patut dicurigai ada pihak lain yang memiliki kepentingan yang sama dalam pengelolaan investasi pabrik Semen di daerah Kabupaten Rembang tersebut.
"Dan, jika hal ini dilakukan oleh para pihak yang berada dalam Dewan Manajemen suatu BUMN tetapi mereka berada bukan pada posisi membela kepentingan BUMN PT Semen Indonesia, maka tindakan ini termasuk perdagangan terselubung (insider trading) yang merugikan kepentingan BUMN dan negara. Tindakan ini membuat oknum di dalam Manajemen BUMN memperoleh manfaat secara pribadi dan kelompok," ujar Defiyan.
Praktek-praktek manajemen sesuka hati dan perdagangan terselubung orang-orang yang menguasai informasi ini jika dibiarkan terus, maka akan membuat konflik secara terus menerus dan berkepanjangan dan tentu saja hal ini mempengaruhi kinerja Presiden Joko Widodo di depan mata masyarakat yang dulu berharap banyak dapat memperbaiki kehidupan mereka secara ekonomi dan sosial. Menurutnya, Presiden Jokowi harus segera membentuk tim investigasi khusus untuk menyelesaikan polemik pendirian pabrik Semen Rembang ini sesegera mungkin.
"Semoga permasalahan ini dapat menjadi perhatian yang serius dari Presiden dan DPR sebagai pengemban amanat rakyat," tutupnya.
