KKP Bangun 1.068 Kapal Perikanan di Tahun 2017

“Kita sudah lakukan identifikasi spesifikasi desain kapal berdasarkan karakteristik perairan, kearifan lokal dan kebutuhan nelayan calon penerima bantuan. Bahkan uji coba prototype yang sesuai dengan kebutuhan nelayan juga sudah dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap beberapa waktu lalu. Banyak nelayan yang hadir, dari Pangandaran, Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, nelayan pesisir barat dan Maluku,” papar Sjarief.

Calon penerima bantuan juga turut terlibat dalam proses pengadaan bantuan sarana penangkapan ikan ini. Mulai saat perencanaan, pembangunan dan pengawasan pembangunan hingga mendatangkan calon penerima ke galangan kapal untuk menentukan langsung kapal bantuan.

“Sasarannya agar ketika kapal diserahkan, mereka juga sudah siap melaut. Untuk itu, kita juga beri bantuan perizinan. Kita secara parallel juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk membantu supaya perizinan bisa turun saat kapal diserahkan. Belajar dari pengalaman itu, maka saya sampaikan bahwa pengadaan kapal bukan sekadar membeli kapal dan menyerahkan, tetapi kami ingin meyakinkan bahwa kapal-kapal yang kita adakan ini betul-betul bisa dimanfaatkan secara langsung oleh para nelayan, dan di saat yang sama mereka bisa menikmati hasil produksi ikan yang melimpah,” kata Sjarief.

Sjarief menyebutkan, dalam waktu dekat, akan digelar rapat pleno yang melibatkan seluruh stakeholder dari penyedia bahan pembuatan kapal, galangan, penyedia mesin, pemerintah daerah serta perbankan agar terjadi sinergitas sehingga setelah pertengahan tahun semua bantuan telah selesai, bantuan tersebut dapat segera terdistribusi ke nelayan.

“Kita masih punya waktu karena kapal-kapal ini bukan kapal-kapal besar. Mereka bisa diselesaikan dalam 2-3 bulan. Saya berharap kalau 1 Mei kita kita kontrak, maka Agustus sudah bisa diserahkan. Masih ada waktu mereka uji coba dan sebagainya,” jelas Sjarief.

Sementara itu, KKP akan membenahkan kapal-kapal bantuan seperti inka mina dan mina maritim yang mangkrak dengan menarik kapal-kapal tersebut, memperbaikinya dan mendistribusikan ulang dengan menggandeng mitra strategis seperti BUMN Perikanan yang juga akan bekerjasama dengan koperasi-koperasi di daerah.

“Nantinya kapal-kapal tersebut akan mengisi perairan Indonesia, periran kita harus ditutup dengan kapal-kapal Indonesia untuk mengatasi illegal fishing dan juga menjaga perbatasan. Sabang, Natuna, Arafura dan Marauke, Saumlaki, Sembatik, dan titik lainnya akan diisi oleh kapal-kapal BUMN Perikanan,” imbuhnya.