Anggota Komisi XI DPR Amir Uskara menginginkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat benar-benar mencegah berbagai bentuk investasi bodong. Fenomena ini dinilai telah cukup meresahkan masyarakat di sejumlah daerah.
"Selama ini peran OJK ada di mana sehingga pada saat ada kasus, OJK baru turun tangan," kata Amir dalam rilis di Jakarta, Kamis (8/6/2017).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu mengingatkan bahwa OJK seharusnya mampu memberikan peran preventif untuk mencegah maraknya investasi bodong.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam menyatakan, OJK harus benar-benar dapat menjamin stabilitas sistem keuangan nasional.
"OJK harus menjaga aspek kehati-hatian di sektor keuangan yang sangat rentan terhadap goncangan krisis maupun terjadinya moral hazard dari pelaku industri," kata Ecky.
Politisi PKS itu juga menginginkan agar OJK bisa menumbuhkembangkan industri baik perbankan maupun industri keuangan nonbank, sehingga fungsi pelayanan terhadap industri keuangan juga harus baik.
OJK, ujar dia, harus memiliki standar dan budaya korporat yang melayani industri keuangan sebagai mitra. Industri keuangan juga harus didorong dan didukung untuk memperdalam pasar keuangan serta menguatkan inklusi ekonomi.
"Harapannya dengan kedua hal di atas maka sektor keuangan kita akan tubuh secara stabil dan dinamis. Ibaratnya rem dan gas dua-duanya harus jalan. Sehingga sektor keuangan menjadi tuan rumah di negeri sendiri," paparnya.
Dia juga menyoroti pentingnya perlindungan dan edukasi konsumen, baik yang sudah ada di dalam sistem terlebih lagi yang masih di luar sistem, sehingga fenomena seperti investasi bodong juga bisa diberantas.
Untuk itu, OJK dinilai juga seharusnya bisa lebih proaktif melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum bencana investasi bodong yang merugikan banyak warga terjadi.
"Sungguh ironis karena di satu sisi modal dalam negeri masih minim di pasar modal, namun justru banyak uang masyarakat menyangkut di investasi bodong," tuturnya. (Antara)
TERPOPULER
