Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Misbakhun Cemas Realisasi Penerimaan Pajak Nasional Makin Turun

Adhitya Himawan

Selasa, 30 Mei 2017 | 08:17 WIB
Misbakhun Cemas Realisasi Penerimaan Pajak Nasional Makin Turun
Warga mengantre di gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (31/3). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti realisasi penerimaan pajak yang tiap tahun jauh dari target. Pada 2014, realisasinya 92 persen dari target APBN-P, ada kekurangan penerimaan pajak sekitar Rp 102,8 triliun. Pada 2015, realisasinya mencapai 83 persen dari target APBN-P atau kekurangannya mencapai Rp 248,9 triliun. Sementara,penerimaan pajak 2016 adalah sebesar Rp 998 triliun tanpa mengikutkan amnesti pajak (tax amnesty).

"Artinya bila dibandingkan dari target APBN-P 2016 sebesar Rp 1.355 triliun, telah terjadi kekurangan (short fall) penerimaan pajak sebesar Rp 357 triliun atau realisasi hanya sebesar 73,6 persen," kata Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun di Jakarta, Selasa (30/5/2017)

Dikatakan Misbakhun, dampak menurunnya penerimaan pajak, berimplikasi pada penghematan anggaran untuk Kementerian/Lembaga. "Apa yang terjadi? Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bulan September hingga Desember kita tunda," ujarnya.

“Ada permasalahan sangat serius terhadap penerimaan pajak kita. Dan ini adalah national interest kita. Siapa yang akan menjaga national interest kita kalau bukan kita semua? Dan ini adalah suara yang paling riil dan paling nyata terhadap kepentingan kita, tidak ada yang lain,” lanjut Misbakhun. 

Adanya Automatic Exchange of Information, menurut Misbakhun, itu hanyalah suplemen. Bahwa kita harus bicara dalam kerangka kepentingan nasional kita. Siapa yang akan membayar gaji polisi, tentara, guru, dan membangun infrastruktur. Bayangkan, presiden Jokowi membuat program Nawacita yang membangun Indonesia dari pinggiran. Infrastruktur kita  dibangun dengan kebutuhan 300 triliun, dan kita mengalami konstraksi, mengalami kendala.  

“Artinya apa? Kita mengalami permasalahan perpajakan yang sangat structural,” tegas dia.

Misbakhun mewanti-wanti supaya kepentingan nasional dikedepankan. Permasalahan penerimaan pajak yang mengalami kendala makin menurun tiap tahun, harus dicarikan solusi. Pemerintah butuh kerja yang benar-benar riil bagaimana memberikan solusi bagi Negara.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Politisi Golkar Bantah Audit BPK Bisa Diperjualbelikan

Politisi Golkar Bantah Audit BPK Bisa Diperjualbelikan

Bisnis | Selasa, 30 Mei 2017 | 08:00 WIB

Misbakhun: Sebagai Supreme Auditor, BPK Adalah Lembaga Kredibel

Misbakhun: Sebagai Supreme Auditor, BPK Adalah Lembaga Kredibel

Bisnis | Selasa, 30 Mei 2017 | 07:50 WIB

Perppu No 1/2017 Disetujui, Menkeu Kejar Harta WNI di Luar Negeri

Perppu No 1/2017 Disetujui, Menkeu Kejar Harta WNI di Luar Negeri

Bisnis | Senin, 29 Mei 2017 | 14:48 WIB

Ditjen Pajak Bisa Intip Data Nasabah, Sri Mulyani Jamin Aman

Ditjen Pajak Bisa Intip Data Nasabah, Sri Mulyani Jamin Aman

Bisnis | Senin, 29 Mei 2017 | 13:34 WIB

Sri Mulyani Dipanggil DPR Bahas Aturan Pajak Bisa 'Intip' Nasabah

Sri Mulyani Dipanggil DPR Bahas Aturan Pajak Bisa 'Intip' Nasabah

Bisnis | Senin, 29 Mei 2017 | 13:00 WIB

Takut Dana Uang Diintip Aparat Pajak? Ketahui Dulu 6 Fakta Ini

Takut Dana Uang Diintip Aparat Pajak? Ketahui Dulu 6 Fakta Ini

Bisnis | Jum'at, 26 Mei 2017 | 19:45 WIB

Setelah Messi, Kini Ronaldo yang Terancam Masuk Bui

Setelah Messi, Kini Ronaldo yang Terancam Masuk Bui

Bola | Jum'at, 26 Mei 2017 | 05:35 WIB

CITA: Mayoritas Deklarasi Harta Tax Amnesty Adalah Aset Keuangan

CITA: Mayoritas Deklarasi Harta Tax Amnesty Adalah Aset Keuangan

Bisnis | Senin, 22 Mei 2017 | 13:20 WIB

CITA: Perppu No 1 Tahun 2017 Adalah Era Baru Perpajakan Nasional

CITA: Perppu No 1 Tahun 2017 Adalah Era Baru Perpajakan Nasional

Bisnis | Senin, 22 Mei 2017 | 12:54 WIB

Perppu No 1 Tahun 2017 Bukti Serius Reformasi Perpajakan Nasional

Perppu No 1 Tahun 2017 Bukti Serius Reformasi Perpajakan Nasional

Bisnis | Jum'at, 19 Mei 2017 | 16:02 WIB

Terkini

Amar Bank Tebar Dividen Rp110 Miliar

Amar Bank Tebar Dividen Rp110 Miliar

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:14 WIB

Makan Biaya Rp553 Miliar, Bandara International Minangkabau Dipercantik Nuansa Minang

Makan Biaya Rp553 Miliar, Bandara International Minangkabau Dipercantik Nuansa Minang

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:07 WIB

UMKM RI Diajari Smart Factory oleh Korea Selatan, Produksi Siap Berbasis AI

UMKM RI Diajari Smart Factory oleh Korea Selatan, Produksi Siap Berbasis AI

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:53 WIB

Tak Cuma Pegadaian, Kini Masyarakat Punya Pilihan Baru untuk Gadai Barang

Tak Cuma Pegadaian, Kini Masyarakat Punya Pilihan Baru untuk Gadai Barang

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:47 WIB

Gapembi Klarifikasi Sikap soal SE MBG, Soroti Tata Kelola Kebijakan

Gapembi Klarifikasi Sikap soal SE MBG, Soroti Tata Kelola Kebijakan

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:23 WIB

Sempat Tolak IMF dan World Bank, Purbaya Kini Cari Utang Rp 17,8 T ke China lewat Panda Bond

Sempat Tolak IMF dan World Bank, Purbaya Kini Cari Utang Rp 17,8 T ke China lewat Panda Bond

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 18:42 WIB

Pekerja PIPS Tolak Permenaker 7/2026, Khawatir Upah Mandek hingga Ancam Keandalan Listrik

Pekerja PIPS Tolak Permenaker 7/2026, Khawatir Upah Mandek hingga Ancam Keandalan Listrik

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 18:37 WIB

Hadapi Industri yang Makin Kompleks, SIG Andalkan Kualitas SDM

Hadapi Industri yang Makin Kompleks, SIG Andalkan Kualitas SDM

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 17:53 WIB

Indonesia Gandeng Kuwait Perkuat Kerja Sama Sektor Energi

Indonesia Gandeng Kuwait Perkuat Kerja Sama Sektor Energi

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 17:48 WIB

Kejar Pembiayaan Hijau, JAPFA Jadi Pelopor Integrasi LCA dalam Strategi Bisnis

Kejar Pembiayaan Hijau, JAPFA Jadi Pelopor Integrasi LCA dalam Strategi Bisnis

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 17:39 WIB