Indonesia Property Watch mengharapkan pemerintah dan perbankan segera melakukan evaluasi terkait program sejuta rumah yang mengalami kemunduran. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Indonesia Property Watch, rendahnya penyaluran rumah subsidi FLPP bukanlah semata-mata menurunnya daya beli masyarakat.
“Rendahnya penyaluran FLPP saat ini bukan dikarenakan rendahnya permintaan. Kinerja dan mekanisme penyaluran KPR FLPP harus dievaluasi karena masih dirasa lambat oleh para pengembang rumah sederhana,”kata Ali Tranghanda, CEO IPW, di Jakarta, Sabtu (30/9/2017).
Berdasarkan survey yang dilakukan IPW, tingkat penjualan rumah subsidi mengalami peningkatan permintaan, terlihat dari naiknya tingkat penjualan rumah subsidi di wilayah Banten sebesar 32 persen (yoy) di Q2-2017 dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu. Namun demikian hal ini berbanding terbalik dengan realisasi penyaluran KPR FLPP yang justru anjlok hampir 73 persen menjadi hanya sebesar 8.969 unit per Agustus 2017 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 33.347 unit.
"Kondisi ini harusnya menjadi perhatian penuh pemerintah untuk dapat mengevaluasi dan memperbaiki penyaluran KPR FLPP," tutur Ali.
Menanggapi hal tersebut, IPW melihat terdapat beberapa hal yang terindikasi sebagai faktor merosotnya penyaluran KPR FLPP. Antara lain dipangkasnya anggaran untuk KPR FLPP dari Rp9,7 triliun menjadi Rp3,1 triliun secara otomatis akan memberikan keterbatasan kuota bagi konsumen FLPP. Meskipun skema dirubah menjadi Subsidi Selisih Bunga, tetap saja secara total kuota FLPP menjadi lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.
Kedua, kinerja perbankan dalam penyaluran KPR FLPP relatif masih dianggap lambat. Kinerja PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk sebagai bank penyalur terbesar FLPP sebanyak 92 persen masih banyak dikeluhkan para pengembang rumah subsidi di daerah-daerah. Lambatnya proses KPR FLPP menyebabkan banyak pengembang yang terhambat cashflow karena rumah sudah jadi namun proses KPR FLPP belum selesai sebagaimana mestinya.
Dengan permintaan yang cukup besar, maka bank-bank BUMN harusnya terus didorong untuk dapat membantu penyaluran KPR FLPP sesuai dengan semangat BUMN hadir untuk negeri dan jangan hanya sebatas slogan.
"Lambatnya proses KPR FLPP membuat banyak pengembang rumah sederhana yang mulai beralih beralih ke fasilitas non FLPP meskipun harga rumahnya tidak terlalu dan menggunakan bunga komersial. Hal ini yang membuat penyaluran KPR FLPP mengalami penurunan karena beralih ke KPR non FLPP," tuturnya.
Belum lagi masalah perizinan di daerah-daerah yang masih mempersulit pengembang perumahan sederahan. Ali mengklaim IPW telah mengingatkan hal ini di awal tahun 2016 dan seharusnya pemerintah dapat menanggapi hal ini secara serius sebelum terlambat.
TERPOPULER
