Suara.com - Pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finances, Enny Sri Hartati mengatakan, Presiden Joko Widodo perlu memberi tahu DPR soal penilaian kerja Rini Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. Saat ini Rini masih mendapatkan penolakan dari DPR untuk mengikuti rapat eksekutif dan legislatif.
Penilaian dari Jokowi itu diharapkan dapat memberikan pandangan lebih ke DPR tentang Rini, sehingga Rini tidak mendapatkan penolakan lagi.
"Kalau memang pemerintah tetap mempertahankan, pemerintah menyampaikan ke DPR, bahwa ini keputusan pemerintah, bahwa menteri yang ditunjuk oleh Pemerintah adalah Bu Rini. Dengan seperti itu DPR tidak bisa menolak. Jadinya kan lucu, saling menyandera," kata Enny saat dihubungi, Selasa (28/11/2017).
Enny mengatakan hubungan lembaga pemerintahan dengan DPR harus terjalin dengan baik sebagai mitra. Sebab, kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus diawasi oleh DPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat.
"Jadi, sekali pun rapat bisa dilakukan, tetapi kan tidak dihadiri oleh Bu Rini. Sementara yang mengambil keputusan Bu Rini. Ini kan artinya membuat kinerja kerjasama antara legislatif dengan eksekutif ini tidak optimal," katanya.
Nama Menteri Rini kerap ada setiap kali isu reshuffle menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK muncul. Rini dinilai tidak berprestasi karena ditemukan sejumlah kelemahan, seperti halnya Panitia Khusus terkait Pelindo II yang menemukan penyimpangan dalam perpanjangan kontrak Jakarta International Container antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings dari Cina. Perpanjangan tersebut diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp4,08 triliun.
Rini pun sudah dilarang oleh DPR untuk hadir dalam setiap rapat di DPR. DPR pun mendesak Presiden Jokowi agar segera mengganti Rini dari jabatannya.
Namun, hingga muncul isu reshuffle kabinet pada Juli 2017 lalu, Jokowi menegaskan tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat. Dan hingga saat ini, Rini pun masih nyaman di posisinya sebagai Menteri BUMN.
Baca Juga: Rini Soemarno Merespon BUMN Disebut Monopoli Proyek Infrastruktur
