Suara.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan mandat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan 5 juta sertifikat Pendaftaran Sistematik Lengkap (PTSL) di tahun 2017. Hal tersebut merupakan janji pemerintah kepada masyarakat.
"Kita harus menjawab tantangan dari presiden. Perlu kerja keras untuk mencapai target itu," tegas Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, dalam Pembukaan Konsultasi Teknis Prona Tahun 2017 Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (20/4/2017).
Sofyan menambahkan, kegiatan konsultasi teknis seperti ini penting dilaksanakan, agar ada kesamaan visi. Jika tidak ada ketidakjelasan, segera dibahas.
"Kalau ada peraturan menteri yang perlu diubah, mari kita ubah," lanjut Sofyan.
Dia melanjutkan, salah satu yang menghambat sertifikat PTSL adalah pajak PPh. Presiden Joko Widodo meminta supaya dibuatkan opsi seperti BPHTB terhutang, sehingga sertifikat tetap bisa dikeluarkan.
"(Mekanismenya) kita laporkan ke kantor pajak, bahwa sertipikat sudah dikeluarkan. Tapi ada PPh terhutang sekian. Nanti biar Kantor Pajak yang menangani," jelas Sofyan.
Dalam pelaksanaan PTSL, lanjutnya, juga perlu dibuat strategi kreatif dengan melihat kelengkapan infrastuktur pemetaan yang dapat mendukung kegiatan, misalnya dengan melihat peta bidang yang sudah bersertipikat di suatu desa.
"Kita bisa lihat, desa mana yang sudah ada sebagian sertifikatnya, sehingga kita bisa pilih desa yang paling mudah dulu kita kerjakan," tutup Sofyan.
TERPOPULER
