Jalan Tol Banjarmasin-Batulicin Belum Ditindaklanjuti Pemerintah

Suara.com - Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk merealisasikan pembangunan jalan bebas hambatan atau Jalan Tol Banjarmasin-Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.

Menurut dia, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (1/3/2018), rencana pembangunan jalan bebas hambatan tersebut merupakan salah satu program staretegis Pemprov Kalsel untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batulicin.

"Kita sangat berharap Kementerian PUPR bisa membantu untuk mewujudkan program tersebut," katanya.

Proposal rencana pembangunan jalan bebas hambatan yang akan memangkas waktu perjalanan dari Banjarmasin-Batulicin yang kini 7 jam menjadi hanya tiga jam tersebut telah disampaikan.

Menurut gubernur, mewujudkan program tersebut pihaknya telah menyampaikan ke presiden dalam berbagai kesempatan, namun belum ada tindak lanjut.

Sebelumnya, Rabu (28/2/2018) malam di Kalsel diselenggarakan Prakonsultasi Regional Kementerian PUPR 2018 Wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara yang dibuka Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti.

Pertemuan tersebut dilaksanakan selama tiga hari, yaitu mulai 28 Februari hingga 2 Maret 2018.

Anita ditemui usai acara mengungkapkan, terkait permintaan gubernur untuk mendukung pembangunan jalan bebas hambatan, pihaknya akan mempelajari lebih detail.

Menurut dia, rencana pembangunan tersebut akan dimasukkan dalam usulan yang akan menjadi perhatian dalam program Kementerian PUPR.

Namun demikian, kata dia, akan ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi daerah untuk bisa mendapatkan program tersebut.

Kesiapan daerah dalam melaksanakan program tersebut, termasuk pembuatan proposal sebagaimana yang telah disampaikan.

"Intinya program ini akan kami masukkan menjadi usulan yang masuk dalam kementerian PUPR, proposal sudah ada akan kami pelajari, kalau memenuhi syarat akan kita proses segera," katanya.

Sebelumnya, Anita menyampaikan bahwa pada 2019 seluruh pengajuan proyek "multiyears" tidak akan ditindaklanjuti untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Pada 2019 merupakan tahun politik sehingga bila ada pemerintah yang melaksanakan program multiyears yang dimulai tahun tersebut, dikhawatirkan tidak sesuai dengan progarm pemimpin yang baru," katanya.

Misalnya, pada 2019 pemerintah daerah melaksanakan proyek pembangungan jembatan dari pusat yang harus selesai hingga 2021 ternyata pemimpinnya berganti dan programnya berbeda, maka proyek yang telah dimulai akan menjadi mangkrak atau sia-sia.