Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.665.000
Beli Rp2.535.000
IHSG 6.116,690
LQ45 599,198
Srikehati 294,170
JII 361,413
USD/IDR 17.814

Produktivitas Hutang Indonesia Tidak Berjalan Efektif

Pebriansyah Ariefana, Lili Handayani

Kamis, 22 Maret 2018 | 07:00 WIB
Produktivitas Hutang Indonesia Tidak Berjalan Efektif
Presiden Joko Widodo didampingi Ketua MUI KH Maruf Amin (kiri), meninjau lokasi Bank Wakaf Mikro Tanara di Serang, Banten, Rabu (14/3). [Antara/Asep Fathulrahman]

Suara.com - Institute For Developmet Of Economics and Finance (INDEF) menyatakan produktivitas hutang Indonesia tidak berjalan efektif. Hutang pemerintah terus meningkat secara agresif sejak 2015.

Peneliti INDEF Riza Annisa Pujarama menjelaskan hutang tersebut untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur jadi tujuan pokok pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Peningkatan utang karena kebutuhan belanja insfrastruktur yang menjadi prioritas kerja pemerintah Jokowi," komentar dia di Kantor INDEF, Jalan Batu Merah, Pejaten Jakarta Selatan, Rabu (21/3/2018).

Hutang pemerintah melonjak di tahun 2015 dari Rp3.165,13 triliun menjadi Rp3.466,96 triliun di tahun 2016. Peningkatan hutang terus berlanjut hingga APBN 2017 di Februari dengan angka Rp4.034,8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp4.772 triliun.

Sementara total hutang negara Indonesia setidaknya telah mencapai lebih dari Rp7.000 triliun. Itu terdiri dari total hutang pemerintah dan swasta.

"Hutang pemerintah untuk membiayai defisit anggaran dan hutang swasta dilakukan oleh korporasi swasta dan BUMN," katanya.

Dia juga memaparkan hutang Indonesia dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup pesat.

Sementara itu Peneliti INDEF lainnya Ahmad Heri Firdaus berharap ke depan hutang negara yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk Surat Berharga (SBN) dapat digunakan dalam hal yang produktif salah satunya infrastruktur.

"Infrastruktur itu yang penting dibiayai sebesar-besarnya. Tapi, harus ada Infrastruktur prioritas. Prioritas seperti apa, tentunya yang mampu menciptakan multi player affect yang luas bagi perekonomian," ujar Heri.

baca juga

Selain itu, tambahnya, Infrastruktur yang mampu meningkatkan nilai tambah untuk sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, dan ekspor yang lebih besar. Lainnya, sektor-sektor tradable seperti pertanian, industri yang banyak menyerap tenaga kerja.

Heri menilai ke depan pemerintah harus bisa memilih dan memilah infrastruktur apa yang menjadi prioritas.

"Jika infrastruktur itu diutamakan untuk meminimalisir biaya logistik, terkait peningkatan daya saing, maka itu akan lebih baik," ungkapnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

ULN Membengkak, Indonesia Terancam Jadi Negara Gagal

ULN Membengkak, Indonesia Terancam Jadi Negara Gagal

News | Rabu, 21 Maret 2018 | 16:59 WIB

Gerindra Klarifikasi Pernyataan Prabowo 'Indonesia Bubar 2030'

Gerindra Klarifikasi Pernyataan Prabowo 'Indonesia Bubar 2030'

News | Rabu, 21 Maret 2018 | 16:00 WIB

Prabowo Sebut Indonesia Bubar 2030, Ini Respons Istana

Prabowo Sebut Indonesia Bubar 2030, Ini Respons Istana

News | Rabu, 21 Maret 2018 | 15:27 WIB

Hanafi Rais: Amien Rais Pernah Diancam Dibunuh

Hanafi Rais: Amien Rais Pernah Diancam Dibunuh

News | Rabu, 21 Maret 2018 | 13:28 WIB

Terkini

ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman

ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 20:10 WIB

Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak

Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 19:33 WIB

Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!

Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 19:00 WIB

Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika

Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 18:15 WIB

Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?

Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 18:13 WIB

Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran

Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 18:07 WIB

Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas

Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 17:55 WIB

Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa

Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 17:45 WIB

Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 16:56 WIB

Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026

Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 16:14 WIB