Suara.com - PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) bersama dengan pemerintah memulai negosiasi atau tawar-menawar mengenai hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia setelah memiliki referensi harga saham.
Tawar menawar tersebut bertujuan mengonversi hak patisipasi Rio Tinto menjadi saham Freeport Indonesia sebesar 40 persen, demikian pernyataan dari Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin seusai menjadi pembicara pada diskusi pertambangan di Jakarta, Rabu (21/3/2018).
Ia tidak menyebutkan secara detail proses tawar menawar dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan negosiasi tersebut.
"Kita tidak bisa 'ngomong' tapi perkiraan harga sudah ada," kata Budi.
Secara tersirat, Budi memberikan penjelasan bahwa harga referensi hak partisipasi Rio Tinto yang sudah didapat pemerintah atau sebagai patokan, tidak terlalu jauh dari perhitungan beberapa lembaga keuangan internasional.
"Ada analisis keungan dari Deutsche Bank, HSBC, Credit Swiss, Morgan Stanley tertulis secara rinci, sudah dihitung komponennya, termasuk smelter. Ada angkanya 'kan, 'nggak' banyak beda," kata Direktur Utama Inalum.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebutkan bahwa divestasi PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen ditargetkan dapat selesai pada April 2018, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Arahan Bapak Presiden bahwa untuk penyelesaian divestasi PT Freeport Indonesia kalau bisa itu sebelum akhir April sudah selesai, sudah evaluasi dan sebagainya dan tentunya Kementerian ESDM IUPK-nya `drafting` final sudah selesai," ujar Jonan.
Divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia merupakan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Mengenai mekanisme pembelian saham divestasi tersebut, Jonan menjelaskan, pemerintah akan membeli saham dari participating interest Rio Tinto, dan sisanya dari saham PT Freeport Mc Moran yang ada di PT Indocopper.
"Kita akan beli dengan harga sewajar mungkin sampai saham kepemilikan pemerintah sesuai arahan Presiden 51 persen. Satu kita akan mengambil alih participating interest Rio Tinto 40 persen yang akan dikonversi menjadi saham dan sisanya akan diambil dari kepemilikan saham PT Freeport Mc Moran yang ada di PT Indocopper Investama," tutur Jonan.
Jonan juga menjelaskan mengapa Pemerintah tidak menunggu saja kepemilikan PT Freeport Indonesia sampai akhir masa kontrak.
"Kalau menunggu hingga tahun 2021 kita ambil alih, kita harus membayar sekurangnya itu nilai buku dari semua investasi Freeport yang sudah dilakukan di situ, bukan nilai tambang," jelas Jonan lagi. (Antara)
