Suara.com - Presiden Joko Widodo bersama menteri kabinet kerja melakukan evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN). Rapat ini akan melihat proyek-proyek mana yang bisa dilanjutkan dan mana yang tidak bisa.
Saat menyampaikan pengantar di Rapat Terbatas denga topik 'Evaluasi Pelaksanaan Proyek Stategis Nasional', Presiden Jokowi mengatakan saat sidang kabinet Paripurna 12 Februari yang lalu, ia telah memberikan arahan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk melakukan evaluasi.
"Melihat satu-persatu pelaksanaan proyek strategis nasional sampai dengan awal 2018 ini. Mana yang betul-betul bisa dieksekusi, mana yang memang tidak mungkin dilaksanakan, dan proyek-proyek strategis nasional yang belum rampung di tahun 2017," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).
Untuk PSN yang tengah berjalan, Jokowi meminta untuk diselesaikan dengan baik pada tahun ini.
"Begitu pula dengan program dan proyek strategis nasional yang direncanakan untuk mulai dikerjakan 2018 terus betul-betul dipastikan eksekusinya di lapangan," kata dia.
Selain itu Jokowi meminta pada menterinya untuk memperhatikan dampak dari setiap proyek strategis nasional, khusunya pada peningkatan nilai tambah perekonomian daerah, serta dampak pada upaya kemiskinan, dan angka menekan ketimpangan.
"Untuk itu PSN betul-betul harus terintegrasi dalam rangka pengembangan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah," kata Jokowi.
"Misalnya tol laut, harus dipastikan bahwa program ini benar-benar bisa menurunkan biaya logistik berdampak pada turunnya harga-harga bahan pokok yang dibutuhkan rakyat terutama di daerah daerah kepulauan," Jokowi menambahkan.
Selain itu, Jokowi meminta pada semua menteri untuk meningkatkan komunikasi ke publik agar masyarakat tahu apa yang sudah dikerjakan pemerintah saat ini.
"Apa manfaat bagi rakyat, bagi masyarakat, sehingga muncul dan tumbuh rasa ikut memiliki kemudian ikut mengawasi, memantau langsung pelaksanaan proyek-proyek yang ada. Serta tidak kalah pentingnya yaitu ikut menjaga dan memelihara setelah proyek tersebut selesai," kata dia.
Terakhir Kepala Negara menyinggung soal pembiayaan proyek strategis nasional yang tidak mungkin hanya mengandalkan APBN. Untuk itu, Jokowi mengatakan perlu dilakukan model pembiayaan alternatif, atau pembiayaan yang kreatif sehingga dapat menarik minat investor untuk membiayai PSN.
"Dan dalam pelaksanaannya saya juga minta jangan semuanya dilakukan oleh BUMN, jangan juga dikerjakan oleh anak-anak BUMN. Libatkan sektor swasta terutama swasta-swasta yang berada di daerah, dimana proyek itu dikerjakan," jelas Jokowi.
Sejumlah menteri yang hadir diantaranya Menteri Darmin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Sosial Idrus Marham, dan Menkes Nila Moeloek.
TERPOPULER
