Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti lahan hunian sampai lakukan reklamasi, membangun berbagai infrastruktur angkutan massal, MRT, LRT, busway, rencana pembangunan water ways Cikarang-Bekasi, TOD dan pengendalian banjir. Hal itu untuk atasi dinamoka di kawasan Jabodetabekpunjur sekaligus akomodir kebijakan nasional yang telah ditetapkan dalam proyek startegis nasional.
Ini menuntut dilakukan revisi 54/2008 tentang pengawasan ruang Jabodetabekpunjur untuk akomodir berbagai upaya atau rencana yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga rencana dan upaya itu tidak terkendala. Sejalan amanat uu 26/2007 dapat dilakukan peninjauan kembali atas perencanaan tata ruang setelah 5 tahun. Revisi ini akan menekankan keterpaduan rencana hulu, tengah dan hilir termasuk pesisir Jabodetabek.
Prinsip keterpaduan berdasarkan aspek daya dukung dan daya tampung mutlak karena perekonomian tidak bisa berkelanjutan jika mengabaikan aspek-aspek lingkungan. Kawasan hulu akan berperan sebagi kawasan lindung dan serapan air, tengah penyanggah dan serapan air, hilir kawasan budidaya, pesisir sebagai perlindungan. Pembagian peran ini menjadi salah satu strategi penataan ruang dalam meningkatkan aspek perekonomian Jabodetabekpunjur.
Dengan revisi tata ruang diharap dapat menjadi acuan bagi sektor dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kawasan Jabodetabekpunjur kawasan yang terintegritas, nyaman dihuni menjadi counter magnet ekonomi dan investasi nasional yang bertaraf internasional namun memiliki keberlanjutan lingkungan di masa mendatang
Terakhir, ujarnya, pemikiran yang cermat dan baik diperlukan mengingat hampir seperempat lahan pertanian telah dikonversi menjadi non pertanian. Pemerintah akan merumuskan kebijakan yang jelas mengenai perseoalan ini. Namun kebijakan ini tak bisa lepas konteks nasional mengenai konversi lahan pertanian, termasuk di Pulau Jawa.
“Dengan konsultasi publik dalam rangka revisi tentang penataan ruang kawasan jabodetabekpunjur mudah mudahan menjadi pengayaan nya setelah konsultasi publik tentu saja satu bagian aja dari proses yg di tempuh. Mudah-mudahan semua berjalan baik dan hasilnya optimum,”tuturnya.
