Gerindra Tolak Pembangunan Bandara Kulon Progo

Suara.com - Partai Gerindra menolak Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Menurut Gerindra, proyek infrastruktur tersebut menuai banyak pelanggaran Hak Asasi Manusi bagi warga Kulon Progo.

"Oleh karena itu harus ditunda pembangunan bandara tersebut karena belum selesai proses sosialisasinya pada masyarakat Kulon Progo," kata Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Poyuono saat dihubungi Suara.com, Sabtu (21/4/2018).

Ia tak berharap pembangunan infrastruktur seperti Bandara Kulon Progo bukannya membuat kesejahteraan masyarakat Kulon Progo menikmati nilai tambah ekonominya malah justru makin membuat kesulitan ekonomi.

Selain itu, Arief juga mendesak PT Perusahaan Listrik Negara untuk kembali mengaliri aliran listrik ke rumah rumah Warga yang menolak pembangunan Bandara Kulon Progo. Apalagi, menurutnya belum ada titik sepakat antara Warga dengan pihak pengelola bandara Kulon Progo, yakni PT Angkasa Pura 1.

"PLN bukan alat untuk mengintimidasi masyarakat. PLN juga bukan kaki tangan para mafia pembebasan lahan di Kulon Progo," jelasnya.

Dalam waktu, Arief menerangkan bahwa Gerindra akan meminta DPR RI untuk memanggil PT Angkasa Pura I bertanggung jawab dalam pembangunan Bandara Kulon Progo. Tujuannya untuk memperoleh penjelasan terkait masalah lahan Warga yang belum dibayar serta adanya dugaan pratek mafia pembebasan lahan bandara Kulon Progo oleh oknum PT Angkasa Pura I.

"Sebab sangat tidak mungkin Warga Kulon Progo akan protes menolak jika proses sosialisasinya dan pembebasan lahan berjalan secara transparan," tuturnya.

Gerindra juga meminta agar akses jalan Daendles jangan ditutup karena banyak merugikan masyarakat Kulon Progo dalam mencari nafkah seperti pelaku usaha kecil, pemilik warung makan, toko kelontong, jualan pulsa, bensin, tambal ban, dan lain-lain. Penutupan jalan Daendles telah menyebabkan omzet para pelaku ekonomi dan pedagang turun draktis karena pembeli jauh berkurang setelah jalan ditutup.

"Apalagi jalan Daendles bukan jalan milik angkasa Pura I," tukanya.

Gerindra meminta Warga Kulon Progo agar tidak merasa takut dan gentar atas intimidasi yang dilakukan oleh Pihak PT Angkasa Pura I yang mengunakan PLN sebagai alat untuk mengintimidasi.

"Kami akan meminta anggota DPRD Gerindra di Kulon Progo untuk mendampingi Warga Kulon Progo yang menolak pembangunan Bandara serta mendesak Bupati Kulon Progo untuk membuka jalan Daendles dan PLN kembali mengaliri listrik ke rumah para warga yang menolak proyek tersebut," tutupnya.