Suara.com - Presiden Joko Widodo membahas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2019 di Rapat Terbatas. Ratas yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri di kabinet kerja tersebut berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2018).
Pertama, Presiden Jokowi meminta pertumbuhan ekonomi nasional kuartal pertama tahun 2018 yang mencapai angka 5,06 persen ditingkatkan. Caranya, kata Jokowi, dengan menjaga daya beli, meningkatkan investasi, dan meningkatkan daya saing ekspor.
"Khusus untuk ekspor berbagai hambatan ekspor baik di perizinan di perbankan di pembiayaan termasuk pajak dan kepabeanan harus segera kita hilangkan. Termasuk bukan hanya dari pemerintah pusat, termasuk yang berasal dari pemerintah daerah," ujar Jokowi.
"Dan jangan kita ragu untuk mendesain insentif-insentif yang tepat. Segera lakukan sekarang dan kita harapkan manfaatnya akan segera datang," ujar Jokowi menambahkan.
Kedua, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memerintahkan jajaran pemerintahannya untuk tetap waspada terhadap risiko ketidakpastian global, ekonomi global, volatilitas keuangan global yang dipicu dari kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat.
"Telah banyak mengakibatkan depresiasi mata uang negara-negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Tapi alhamdulillah dibandingkan negara-negara yang lain kita masih jauh lebih baik," kata Presiden.
Selain itu, faktor eksternal juga harus diwaspadai. Misalnya seperti harga minyak, potensi perang dagang Amerika -Cina, serta kondisi geopolitik internasional.
"Kita juga perlu menyiapkan mitigasi ketidakpastian global ini serta makan antisipasi pergerakan menuju keseimbangan baru-baru ekonomi global," kata dia.
Pada poin ketiga, Presiden menekankan pentingnya fokus menjaga stabilitas keamanan.
"Sehingga suhu kerja untuk perbaikan kesejahteraan penurunan kemiskinan serta menciptakan lapangan pekerjaan terus dapat kita teruskan dan kita percepat kita perbaiki," kata dia.
