Suara.com - Pemerintah memproyeksi stok gula saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tahun ini. Oleh karena itu, Kabinet Kerja berencana impor si manis sebanyak 1,1 juta ton.
Pemerintah memprediksikan produksi gula tahun ini diperkirakan hanya bisa mencapai 2,2 juta ton. Sementara, konsumsi gula domestik sepanjang 2018 diperkirakan mencapai 2,9 juta ton. Dan kebutuhan pada Januari-Mei 2019 sebesar 1,1 juta ton.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pembina Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Saidah menilai kebijakan impor tersebut tidak tepat. Pasalnya pemerintah melakukan impor di tengah harga gula internasional mengalami kenaikan.
“Bedasarkan penelitian kami ternyata pemerintah melakukan impor gula pas harga gula internasional meningkat. Akibatnya harga gula domestik menjadi 3 kali lipat lebih tinggi. Siapa yang mau ambil,” kata Saidah di Jakarta, Selasa (22/5/2018).
“Kita di pasar ambil gula sudah Rp 12.500 per kg tp HET sudah Rp 12,500. Dan pedagang perlu mikir ongkos logistik dan lain-lain. Jadi siapa yang mau jual?,” lanjutanya.
Saidah menilai kebijakan impor yang dilakukan pemerintah ini tidak efektif untuk menekan harga gula di pasaran karena harganya menjadi lebih tinggi.
“Kita sebagai masyarakat miskin disuruh beli makanan mahal, itu tidak benar,” katanya.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk kembali mempertimbangkan rencana impor gula ini. Jangan sampai keberadaan impor gula ini malah memukul para petani di Indonesia.
“Impor boleh saja, tapi persyaratannya, kita harus yakin gula Bulog dan gula petani terjual semua," ujarnya.
Baca Juga: Restoran Cepat Saji Harus Patuhi Batasan Gula, Garam, Lemak
