Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerima laporan terkait kesepakat PT. Inalum (Persero) dengan PT. Freeport Indonesia untuk menaikkan kepemilikan saham. Sudah ada kesepakatan dalam negosiasi itu.
Kepemilikan saham pemerintah di Freeport McMoran saat ini sebesar 9,36 persen. Namun setelah kesepakatan ditandatangani akan naik menjadi 51 persen.
"Saya telah mendapatkan laporan bahwa holding industri pertambangan kita Inalum telah capai kesepakatan awal dengam freeport," ujar Jokowi seusai menghadiri acara di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (12/7/2018).
"Alhamdulillah. Ya seperti kita ketahui Freeport Indonesia telah kelola tambang hampir 50 tahun dengan porsi kepemilikan 9,36 persen," lanjut Jokowi.
Pemerintah tidak mudah untuk menguasai 51 persen saham Freeport Indonesia. Proses negosiasi berlangsung alot selama 3,5 tahun.
"Jangan dipikir mudah, dan begitu sangat intens sekali, dalam 1,5 tahun ini, tapi memang kita kerjain ini diam, karena ini menyangkut negosiasi yang tidak mudah," jelas Jokowi.
Kesepakatan tersebut nantinya akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Untuk persoalan teknis ada di kementerian terkait, seperti Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan.
"Artinya kesepakatan sudah rampung. Teknis masih ada di menteri," kata Jokowi.
Setelah kepemilikan saham lebih besar pemerintah, Jokowi berharap pemasukan ke negara juga meningkat. Terlebih, Freeport Indonesia sudah mengelola tambang di tanah air hampir 50 tahun.
Baca Juga: Akuisisi Saham Freeport, Presiden : Jangan Dipikir Mudah
"Ini sebuah lompatan kita harapkan nanti kita akan mendapatkan income yang lebih besar, baik dari pajak, royaltinya, dari defiden, dari retribusinya, sehingga nilai tambah komoditas tambang bisa dinikmati oleh kita semua. Kepentingan nasional harus dinomorsatukan," kata dia.
